HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Pemerintah pusat, melalui Kementrian Tenaga Kerja, kembali membuka kartu Prakerja untuk tahap ke 12, yang mulai dibuka pada tangga 23 Februari 2021. Selanjutnya masyarakat bisa mendaftar kartu pra kerja yang telaj dikeluarkan oleh pemerintah melalui Online.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Jonli, mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi penerimaan karti Prakerja tahap 12. Dan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kartu pra kerja bisa mendaftar ke web resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
“Kita bersukur pemerintah kembali membuka kartu Prakerja tahap 12. Nah ini bisa memberikan kesemptan bagi masyarakat yang belum mendaftar, bisa mendaftar melalui online. Pertama dengan membuat akun Prakerja, melalui situs www.prakerja.go.id. Jangan lupa masukkan nama lengkap alamat sesuai KTP,” kata Kadisnaker Riau, Jonli, Kamis (25/2).
Dijelaskan Jonli, yang juga Pj Walikota Dumai ini, untuk tahap penyeleksian penerima kartu Prakerja, tahun ini pemerintah membuka bagi 600 ribu orang. Untuk Provinsi Riau sendiri belum jelasa berapa yang akan diterima, namun ia menghimbau masyarakat untuk
Ikut mendaftar.
“Jadi kalau untuk Riau gerapa kuotanya kita belum bisa memastikan. Yang jelas masyarakat silahkan mendaftar untuk gelombang yang ke 12 ini, tahun ini pemerintah membuka lebih kurang sebanyak 600 ribu kartu Prakerja. Jangan sampai terlambat karana jika kuota terpenuhi maka akan ditutup,” ungkap Jonli.
Ada beberapa syarat bagi penerima kartu Prakerja, diantaranya, WNI dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Berusia maksimal 18 tahun, tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Ditujukan bagi pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, dan orang bekerja juga bisa mendapatkan asal memenuhi persyaratan.
Dalam masa pandemi Covid-19, Kartu Prakerja diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak. Kartu Prakerja juga terbuka bagi lulusan mana pun, baik kampus unggulan maupun tidak. Sebab, hal yang menjadi patokan adalah peningkatan kompetensi kerja dan keahlian. Bukan penerima bansos Kemensos (DTKS), BSU, BPUM, atau penerima Kartu Prakerja yang sudah menerima pada tahun 2020.
Reporter: Nurmadi
