Hati Hati, Bagi yang Menolak Divaksin Dikenakan Sangsi Administrasi Pemerintahan

  • Whatsapp
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau, segera akan menjalankan vaksinasi tahap kedua bagi petugas publik dan lansia, setelah datangnya vaksin dari Pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan, yang akan mulai didistribusikan pada pada awal bulan Maret 2021.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengatakan, sasaran vaksi bagi petugas publik dan lansia sebanyak 925.362 orang sasaran. Dimana masing-masing sasaran telah didata sesuai dengan petugas publik dan lansia.

“Vaksinnya masih kita tunggu dari pemerintah pusat. Jika sudah dikirim ke Riau, baru didistribusikan ke masyarakat sesuai dengan sasarannya. Sekarang vaksinnya belum kita terima, masih vaksin bagi tenaga kesehatan,” ujar Mimi, Jumat (19/2).

Dijelaskan Mimi, bagi petugas publik dan lansia, yang akan divaksin. Nantinya akan dilakukan dengan empat teori, bagi pedagang langsung di datangi langsung kepasar-pasar, untuk mempemudah pedagang yang sedang berdagang. Dan seluruh pedagang pasar diharuskan menerima vaksinasi, karena termasuk dalam petugas publik.

“Ada empat teori dalam vaksinasi bagi petugas publik, diantaranya, mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, digedung pemerintah, di vaksinasi masal, dan vaksinasi bergerak dengan mobil bergerak. Pedagang pasar nanti setelah vaksin datang akan kita coba dengan mendatangi langsung. Jika pedagang tidak datang ke tempat yang telah ditetapkan,” kata Mimi.

“Kalau difasilitaa kesehatan dan institusi ditempatnya seperti, bagi Polri bisa di gedung Polda, di TNI bisa ditempat mereka. Untuk vaksinasi masal bisa dipasar, vaksinasi masal lain seperti mobil bergerak yang mendatangu ke pasar dan mal-mal,” jelas Mimi lagi.

Bagi masyarakat atau petugas publik yang tidak mau di vaksin. Makan siap-siap akan menerima sangsi dari pemerintah berupa sangsi administrasi. Sesuai dengan peraturan presiden Perpres nomor 99 tahun 2020 yang telah dikeluarkan. Dimana dalam aturan tersebut terdapat ancaman hukuman bagi yang menolak vaksin.

“Kan ada sangsinya sesuai dengan Perpres. Setiap sasaran penerima vaksin yang menolak dikenakan sangsi administrasi, seperti, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan ada juga denda,” ujar Mimi.

“Untuk pengenaan sangsi adminatrasi dilakukan oleh Kementeian, lembaga pemerintahan daerah, atau basan sesuai dengan kewenangan. Vaksin sampai saat ini masih aman, saya sudah dua kali vaksin,” ungkapnya.

Untuk diketahui, tahap kedua vaksinasi diberikan kepada petugas publik dan lansia. Dari data yang masuk sasaran untuk lansia sebanyak 582.506 orang, selanjutnya yang tertinggi pegawai pemerintah mencapai 62.429 orang, yang terdiri dari ASN pusat, ASN daerah dan honorer.

Selanjutnya tenaga pendidik sebanyak 153.856 orang, pedagang pasar 93.134 orang, tokoh agaman 1.356 orang, wakil rakyat 602 orang, pejabat negara 13 orang, keamanan 19.462 orang, pekayan publik lain 55.524 orang, pariwisata 1.423 orang, sedangkan untuk atlet dan wartawan masih menunggu data lengkap.

 

 

Reporter: Nurmadi

Comments

Pos terkait