Dinas Sosial Kampar, Tertibkan E-Warung Ilegal di Kecamatan Kampar Kiri Tengah

  • Whatsapp

HALUANRIAU.CO, KAMPAR – Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Sosial Pangan (BSP) Kampar bersama pendamping Kecamatan melakukan peninjaun dan penertiban warung ilegal yang tidak masuk dalam list atau daftar yang disampaikan oleh pendamping BSP ke Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

Hal itu dilakukan, karena banyak warung ilegal yang menyalurkan bantuan sosial pangan. Untuk itu Dinas Sosial Kampar melakukan penertiban agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

“Kita hari ini turun untuk menertibkan warung yang tidak ada di daftar yang di sampaikan oleh pendamping BSP. Dan kita temui benar adanya warung yang tidak terdaftar di list Dinas Sosial melalukan penyaluran BSP,” kata Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Sosial Pangan (BSP) Kampar, Master Bateman SH, Selasa (9/2).

“Kita sudah sampaikan kepada warung yang tidak terdaftar itu, untuk tidak menyalurkan lagi di bulan depan,” sambung dia.

Master mengatakan, ia sudah berkoordinasi dengan pihak Bank BRI yang menangani agen brilink untuk menegur agen brilink yang menyalurkan program sembako yang tidak diketahui BRI dan pendamping BSP.

“Saya selaku Korda sudah berkoordinasi degan pihak BRI yang menangani agen brilink. Sudah mengintruksikan kepada BRI untuk menegur pihak brilink yang menyalurka program sembko yang tidak diketahui BRI dan pendamping BSP,” kata Master.

“Kita menemukan ada 2 e-warung yang menyalurkan BSP tapi tidak memiliki izin, dan ini telah melanggar aturan. Kita sudah peringatkan dan tertibkan,” pungkas Master.

Sementara itu Pendamping BSP Kecamatan Kampar Kiri Tengah Habib Isman menambahkan, ada yang membagikan BST tetapi bukan ewarung artinya brilink lain diluar ewarung yang sudah kita data.

“Sampai saat ini ada sekitar lebih kurang 50 KPM yang disalurkan oleh pihak yang bukan e-warung tersebut. Yang menerima itu keluarga penerima manfaat BSP yang merupakan anggota PKH itu terjadi di Desa Hidup Baru,” kata Habib.

“Kemudian ditemukan di Desa Koto Damai ewarung yang di data kita, terdaftar sebagai kelompok usaha bersama kobe PKH tetapi pengakuan e-warungnya bukan kube tapi milik pribadi. Ini nanti kita akan koodinasikan dulu dengan Dinas Sosial bagaimana langkah yang akan kita ambil selanjutnya,” ucap Habib.

Dari informasi yang dihimpun ada 2 warung yang tidak terdaftar sebagai e-warung di kecamatan Kampar Kiri Tengah yang menyalurkan BSP. Dari pengakuan pihak e-warung mereka nekat menyalurkan karna tidak mengetahui aturan dan juga disarankan oleh pendamping PKH setempat.

“Kami tidak tau kalau itu tidak dibolehkan (red-menyalurkan bantuan tanpa perjanjian). Karna kami sudah tanyakan sama pendamping PKH, dan itu tidak masalah kata dia,” ujar salah seorang pemilik warung yang menyalurkan BSP tanpa Izin tersebut.

Terpisah pendamping Kecamatan Syafrizal, mengatakan, soal penyaluran BSP di beberapa e warung itu dia tau.

“Saya tau, tapi bukan kapasitas saya untuk menyampaikan, karna ada pendamping TKSK nya,” ujar Syafrizal.

“Kalau saya pendamping PKH, kalau ingin tau lebih jelas, silahkan cek langsung ke e-warungnya dan saya tidak ada mengarahkan,” lanjut dia.

Kalau persoalan e-warung kata dia, itu bukan wewenang dia karna menurut dia itu wewenang TKSK atau pendamping BSP Kecamatan.

 

 

Reporter: Amri

Comments

Pos terkait