Jalan Mulus Listyo Sigit Menjadi Kapolri

  • Whatsapp
Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo saat diambil sumpah sebagai Kapolri menggantikan Jendral Idam Azis]

HALUANRIAU.CO, JAKARTA-Pencalonan Listyo sebagai Kapolri terbilang mulus. Sejak Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengirimkan Surat Presiden (Surpres) berisi usulan nama calon Kapolri ke pimpinan DPR, Rabu (13/1), praktis tak ada perdebatan berarti soal sosok Listyo.

Semua Fraksi di DPR, baik itu yang berasal dari partai pendukung pemerintah maupun oposisi, sama-sama tak mempermasalahkan sosoknya.

Komisi III DPR bahkan sebelum polemik muncul sudah jauh-jauh hari melempar wacana bahwa tak masalah Kapolri nonmuslim.

Baru setelah itu beberapa pihak, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), berkomentar soal pentingnya Kapolri yang bisa diterima semua golongan dan tak direpotkan oleh tudingan kriminalisasi ulama.

Selebihnya, kritik datang dari kalangan pegiat HAM dan antikorupsi, terutama terkait pernyataan-pernyataan Listyo dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di DPR.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai Listyo Sigit Prabowo hanya sedikit menyinggung soal penyelesaian sejumlah masalah hak asasi manusia (HAM) saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI, Rabu (20/1).

Pertama, gabungan LSM pegiat HAM tersebut menyoroti program PAM Swakarsa. Menurut Koalisi, kebijakan tersebut berpotensi melanggar HAM karena tidak ada batasan yang jelas mengenai wewenang Polri dalam pengerahannya. Hal itupun dinilai berpotensi memicu konflik horizontal.

Kedua, kontroversi soal pernyataan Listyo yang ingin memberi rasa aman terhadap investor. Koalisi menilai itu berpotensi menjadikan Polri sebagai alat kepentingan bagi pihak-pihak tertentu dan tak netral.

Ketiga, Listyo tak memaparkan solusi konkret mengenai pemberian diskresi yang memungkinkan terjadinya penyiksaan dan extrajudicial killing.

Keempat, belum ada solusi soal penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi terkait pertanggungjawaban etiknya.

Kelima, masalahk orupsi di jajaran Polri. Keenam, kekerasan dalam pengamanan sejumlah aksi unjuk rasa, misalnya dalam kasus penolakan
Undang-undang Cipta Kerja Oktober 2020, atau saat gerakan #Reformasidikorupsi dua tahun lalu.

Meski begitu, Listyo tetap melenggang di uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III, disahkan sebagai calon Kapolri usulan Jokowi di Rapat Paripurna DPR, hingga dilantik sebagai Kapolri, Rabu (27/1).

Comments

Pos terkait