HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), tidak mempermasalahkan calon direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), dipimpin oleh etnis yang bukan asli dari anak jati Melayu Riau. LAMR menilai calon direksi yang dipilih tersebut telah melalui proses seleksi oleh Pansel dan profesional. Dan calon tersebut juga anak Riau, walaupun bukan dari puak Melayu Riau.
Berbeda dengan LAMR, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), menilai penunjukan direksi di jajaran BUMD PT SPR, tidak profesional. Dan FKPMR mengeluarkan pernyataan sikapnya, dan berharap Gubernur Riau, Syamsuar, sebagai pemegang tertinggi BUMD di Riau ini, bisa membenahi tata kelola BUMD, agar dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
“Gonjang ganjing komisaris maupun direksi di beberapa perusahan daerah yang telah melakukan seleksi di BUMD. Kami dalam hal ini mengajak dan menghimbau semua pihak menghormati dan jangan sampai terjebak isu berbau etnis LAM lembaga yang ditinggikan seranting di Riau ini menilai, kita sudah tidak tinggal semata melayu tapi ada puak kita yang hidup berdampingan sama kita bersama negri yang kita cintai,” kata Ketua LAMR Datuk Syahril Abubakar, Rabu (27/1).
Syahril menilai, apa yang telah dijalankan oleh Pemprov Riau melalui Pansel dalam memilih calon direkai dan komisaris sudah profesional. Walaupun ada politisnya dalam penentuan nama calon pimpinan BUMD di Riau. Semua yang mendaftar dari pengamatan LAMR merupakan anak Riau.
“LAM ini rumah besar masyarakat Riau, kalau kita bicara Riau. Dalam konteks ini yang ikut dalam kompetisi memang orang Riau, ini bisa etnis melayu dan non melayu. Kami mencermati kebijakan yang diambil mencerminjan sebagaimana yang kita harapkan. Politisnya pun ada, tapi jabatan yang teknis dicermati dari hasil semua menyangkut kemampuan personal. kalau panitia sudah melaksanakan tidak masalah lagi ini profesional yang ikut ini,” katanya.
Lebih jauh dikatakan Syahril, semua yang mengikuti orang Riau, dan tak perlu diperdebatkan, dikhawatirkan nanti persaudaraan yang sudah rukun jangan sampai terpecah. Jika mau jadi pimpinan BUMD, betul-betul dikelola orang profesionalnya yang jelas asal Riau.
“Kita berharap dari pimpinan BUMD ini, bisa meningkatkan PAD, dan tidak menyusu pada APBD. sepanjang memenuhi syarat kita pantau, kita buktikan perjalanannya. Kalau masih menyusu dari APBD kita tuntut ke Gubernur untuk menggantinya, dan kita LAM siap memantaunya,” tegas Syahril.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Riau, telah menetapkan calon Komisari, Direktur Utama dan Direktur, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Sarana Pembangunan Rakyat (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), dan selanjutnya akan dilakukan penetapan melakui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kedua BUMD tersebut.
Namun sayangnya, penetapan calon pimpinan plat merah milik Pemprov tersebut menuai kritik. Karena dari beberapa nama yang telah ditetapkan tersebut tidak memiliki pengalaman, dalam menjalankan perusahaan. Bahkan ada yang bermasalah di salah satu partai politik.
Reporter: Nurmadi
