Digugat Nasabah, Ini Penjelasan PT KKI Cabang Riau

  • Whatsapp
Direktu PT KKI Hendri bersama kuasa hukumnya Zuherman Idris SH.MH, Ph.D

HALUANRIAU.CO, KAMPAR – PT KKI (Kawasan Kurma Indonesia) digugat sejumlah nasabah ke Pengadilan Agama (PA) Bangkinang. Karena para nasabah itu merasa dirugikan oleh pihak perusahaan tersebut. Mereka menilai perjanjian akad yang dilakukan pihak perusahaan tidak sesuai.

Pasca gugatan dilayangkan oleh para nasabah itu sudah dilaksanakan dua kali persidangan.

Menanggapi hal itu Direktur PT KKI Hendri melalui kuasa hukumnya Zuherman Idris SH.MH, Ph.D mengatakan bahwa apa yang menjadi poin dari gugutan para nasabah itu tidak benar. Ia mengatakan dalam isi gugatan para penggugat, jika dikaitkan dengan landasan surat gugatan yang disampaikan nasabah yang teregistrasi di pengadilan, maka disitu dapat diketahui bahwa nasabah keberatan 3 (tiga) alasan sehingga menyebutkan Perusahaan mengalami wanprestasi.

Yang mana kata dia, tergugat (PT KKI) didalilkan wanprestasi akibat jadwal penanaman belum dilakukan dibulan Mei 2018. Keterangan ini didalilkan atas adanya keterangan karyawan tergugat. Kemudian tergugat dipersalahkan dengan alasan status dan keberadaan tanah/lahan kaplingan tidak jelas, sehingga tidak terpenuhi rukun dan syarat akad. Selanjutnya tergugat dipersalahkan telah melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan ekonomi syariah (murabaha) yang bertentangan dengan konsep murabaha dan difinisi murabaha menurut pandangan ahli maupun perundang – undangan.

Baca Juga:  https://riau.haluan.co/2021/01/16/merasa-dirugikan-dan-di-bohongi-nasabah-gugat-pt-kki-ke-pengadilan-agama-bangkinang/

“Untuk semua dalil itu, sudah dibantah melalui surat jawaban di depan persidangan, serta dalam pembuktian semua keberatan, dalam ke 3 (tiga) dalil itu sudah dibuktikan melalui bukti surat, foto dan keterangan saksi,” kata Zulherman, kepada haluanriau.co Selasa (19/1/2021).

Zulherman mengatakan, terkait nasabah merasa dirugikan dan dibohongi ia menjelaskan bahwa harus dipahami causa yang sesungguhnya yang berawal dari hubungan hukum para konsumen dengan Perusahaan. Artinya hubungan hukum itu kata dia, berawal dari adanya akad dengan jenis Murabah. Yang didalamnya tercantum hak dan kewajiban yang sudah membebani semua pihak. Atas objek yang di beli sebagai ukuran untuk menentukan adanya kesalahan (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum).

Kemudian kata dia, makna jual beli yang dimaksud adalah jual lahan kaplingan dengan ukuran 20 x 30 meter yang didalamnya ditanam 6 batang pohon kurma, disaat konsumen membeli dan berminat membeli dan melakukan orderan/pesanan dengan berani menyerahkan sejumlah uang sebagai down payment (DP) tentunya sudah melihat objek/ memahami objek/ bisa dalam kenyataan maupun dalam visual gambar yang sudah ada dilapangan.

“Ini semua berawal dari peran Marketing sebagai mitra perusahaan. Artinya Marketinglah yang memberikan keyakinan akan objek yang dibeli setelah perusahaan menunjukkan sesuai dengan objek yang sesungguhnya. Dengan mengetahui objek tersebut maka Konsumen melakukan orderan dalam bentuk beli yang bersifat angsuran. Artinya Beli yang dilakukan konsumen sebagaimana yang ada dalam regsitrasi di pengadilan adalah beli dengan cicilan. Ini semua tertuang dalam akad. Sehingga hakekat murabaha ini adalah suatu jual beli dimana objek yang diminati pembeli disediakan oleh perusahaan, dan kemudian di jual pada pembeli dengan harga yang sudah disepakati,” ujar Zulherman.

Ia menuturkan, mengingat dalam klausule akad bahwa Perusahaan mempunyai tanggung jawab 4 tahun pasca akad untuk mengelolah dengan standar pengelolaan budidaya agar memberikan hasil dan keuntunsan sesuai dengan tujuan dilakukannya akad maka tentunya hal ini membutuhkan biaya yang relatif besar, sehingga harga yang sudah ditetapkan dalam akad lebih dimaksudkan agar para pihak menjalankan kewajibannya, yaitu konsumen jalankan pembayaran angsurannya dan perusahaan jalankan pengurusan budidayanya.

“Tapi yang terjadi adalah rata-rata konsumen penggugat yang menandatangani akad di bulan Maret 2018 telah menjalankan kewajibannya membayar DP sebesar Rp 5.000.000 dan angsuran rata-rata 4 kli pasca akad, sedangkan sekiatar 28 bulan mereka macet atau nunggak bayar cicilan. Sesuai kesepakatan perusahaan dengan marketing bahwa uang DP ini dibagi 2 (dua), yaitu Rp 2.000.000 untuk perusahaan dan Rp 3.000.000 untuk marketing. Setelah itu konsmen harus menjalankan kewajibannya untuk melanjutkan pembayaran angsuran agar kewajiban perusahaan selama 4 (empat) tahun melakukan pengelolaan budidaya dapat berjalan. Karena menjalankan budidaya itu tentunya membutuhkan modal,” ucapnya.

Dengan demikian sebut dia, dapat ditegaskan bahwa Konsumen rata-rata baru melakukan pembayaran DP ditambah angsuran berjumlah Rp 7 sampai 8 jutaan. Sedangkan tunggakannya sudah berjalan 28 sampai 29 bulan.

Dikatakan Zulherman, perusahaan telah menjalankan kewajibannya dalam bentuk penyediaan lahan ( hubungan hukum dengan penyedia lahan) yana dilandasi dengan akta Notaris dalam bentuk kerja sama) yang terdapat clausule Kuasa menjual dan mengurus kepentingan hukum para pihak yang dalam hal ini konsumen dan pemilik lahan dengan segala perbuatan hukum yang dibutuhkan dikemudian hari. Dan juga biaya akad dan anggota kerja, pengolahan lahan berupa land clearing (pembersihan lahan) pematangan lahan dan pengkaplingan. Serta pemeliharaan dan perawatan kurma meliputi penyediaan bibit, penanaman bibit, dan pemupukan. Ini semua sudah berjalan.

“Namun pengelolaan lebih lanjut terkendala akibat konsumen tidak membayar kewajiban angsuran sedangkan pemeliharaan dan budidaya membutuh pembiayaan, maka berakibat tanggung jawab perusahaan dalam pemeliharaan terganggu.Namun sampai hari ini lahan tersedia dengan tanaman yang ditanam telah mengalami beberapa penggantian akibat layu dan mati,” imbuhnya.

“Jadi kalau ada pandangan, pendapat, opini atau stigma bahwa menyebutkan perusahaan telah membohongi dan tidak menanan sudah memasuki 4 (empat) tahun adalah bahasa yang menyudutkan dan fitnah. Bahkan yang terjadi adalah bahwa konsumen terlalu banyak menuntut dan menghayalkan hasil maksimal dengan bermodalkan yang minim serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang ada dalam akad. Karena angsuran yang seharusnya dibayar dalam modal pengelolaan terdapat tunggakan selama 28 bulan,” sambung dia.

Lanjut dia, akad murabaha itu adalah akad yang objek yang mau ditransaksikan sudah ada bentuk dan keadaannya, terdapat kesepakatan akad dalam bentuk kaplingan dalam jangka waktu 2 (bulan ) pasca akad sudah disediakan perusahaan serta pengelolannya sudah dilanjutkan. Sehingga sejak semula perusahaan telah menyiapkan jumlah areal atau lahan lebih luas dari pesanan jumlah para konsumen.

“Kalaulah ada konsumen yang mendalilkan belum mendapatkan kaplingan sejak semula, maka itu adalah tidak tepat, yang lebih tepatnya adalah bahwa kaplingan konsumen akibat tidak melakukan pembayaran angsuran maka keplingannya tidak terkelolah,” katanya.

“Perlu dipertegaskan bahwa perusahaan sebagai badan usaha sudah mempublikasikan bentuk kaplingan yang sudah di persiapkan serta dipasarkan. Sehingga sejak awal perusahaan telan menjalankan kewajibannya. Namun juga banyak konsumen yang hanya percaya pada oknum marketing atas lahannya dan melakukan pembayaran bebrapa kali tanpa pernah melihat kaplingannya dan mereka berlanjut tidak melakukan pembayaran, namun tiba-tiba menuntut ketersediaan lahan sebagaimana yang dia harapkan,” tambahnya.

Kemudian sebut dia, sesuai dengan data yang ada diperusahaan bahwa terdapat ratusan konsumen yang dibawa marketing hanya membayar DP tanpa berlanjut dengan adanya pembayaran angsuran, sehingga terkesan hilang bak ditelan bumi, lebih tepatnya adalah konsumen abal-abal, Hal ini terkesan bahwa nama dan penamaan konsumen yang dibawa mareketing tidak jelas, sedangkan lahannya sebelumnya sudah tersedia.
Hal ini perlu dipahami bahwa penyediaan lahan untuk konsumen yang abal-abal ini telah mengakibatkan kerugian pada perusahaan akibat lahan yang disediakan juga telah dilakukan pembayaran dengan pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan perusahaan dengan pemilik lahan.

Persoalan nasabah yang menuntut agar uang mereka untuk dikembalikan, Zulherman mengatskan itu tidak akan bisa dilakukan perusahan, karna sebut dia budidaya dalam pandangan akad itu adalah usaha kerja sama antara konsumen dengan perusahaan, yang masingmasing juga telah menanaman modalnya. Yaitu kansumen membayar DP dan angsuran dan perusahan menyediakan lahan, akad, tenaga kerja ( menegerial) pengelolaan,dan pemeliharaan sesuai dengan yang sama-sama diharapkan. Kalaulah konsumen menginginkan pengembalian uang sebagaimana yang dia dalilkan, maka bagaimana sebaliknya bahwa uang yang sudah digunakan dan kewajiban yang sudah dijalankan perusahaan untuk ini semua khususnya atas kaplingan yang di harapkan.

“Kalau pengembalian uang yang diharapkan itu adalah sebuah hak bagi konsumen, tentunya disamping hak juga ada kewajiban, begitu juga berlaku bagi perusahaan. Dan hal ini semua sudah diatur dalam akad. Sebagusnya kalau konsumen menyadari akan kekurangan dan kelalainnya, maka yang seharusnya mengalami wanprestasi itu adalah konsumen. Sebagunya kita serahkan saja pada hukum dan perundang-undangan,” tuturnya.

Ditambahkan Zulherman, pada Kamis (21/1/2021) kabarnya pihak PA Bangkinang akan turut ke lapangan sesuai dengan fakta persidangan bahwa dalil penggugat yang menyebutkan perusahaan wanprestasi belum dapat dibukti penggugat di depan persidangan, sehingga hakim merasa perlu dilakukan pemeriksaan setempat (PS) walaupun dalam perkara gugatan sederhana (GS) hal ini tidak diatur dalam SEMA 2015 dan 2019.

“Tapi bagi perusahan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas amanah selama ini selalu siap dan membuktikan dilapangan, namun perlu dipahami kita besama bahwa PS hanyalah terkait dengan data fisik (luas lokasi kaplingan) dan data yuridis (data pemilik lahan) atas objek yang digugat, dan bukan yang lainnya. Sehingga Perusahaan telah mempersiapkan dan membuktikan itu semua sejak di depan persidangan bahwa mulai dasar surat (SKGR) tempat kaplingan Penggugat dibentuk, dan kerja sama tergugat dengan pemilik lahan berdasarkan akta autentik notaris, Semua ini perusahaan sudah membuktikan di persidangan,” pungkasnya.

 

 

Reporter: Amri

Comments

Pos terkait