Mantan Plt Sekda Kuansing Dihukum 6 Tahun Penjara

  • Whatsapp
Suasana sidang dugaan korupsi di Setdakab Kuansing, dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru

HALUANRIAU.CO,PEKANBARU-Muharlius dihukum 6 tahun penjara. Mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi itu divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana 6 kegiatan di institusi yang dipimpinnya itu.

Hukuman pidana itu disampaikan majelis hakim yang diketuai Faisal secara virtual dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (13/1). Di ruangan yang sama terdapat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasehat hukum para terdakwa.

“Sementara terdakwa tetap di lapas (Lembaga Pemasyarakat Teluk Kuantan,red),” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing Hadiman melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus), Roni Saputra usai persidangan, Rabu petang.

Dikatakan Roni, vonis itu dibacakan untuk lima terdakwa. Yaitu, Murhalius yang dihukum 6 tahun penjara, denda sebesar Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dia tidak dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara.

Sementara M Saleh, dia dihukum 7 tahun penjara, dan denda Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu, mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 6 kegiatan itu juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp5,8 miliar subsidair 4 tahun penjara.

Untuk terdakwa Verdi Ananta dihukum 6 tahun penjara. Mantan Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing itu juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan.

“Terdakwa Hetty Herlina dan Yuhenrizal dihukum masing-masing 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 2 bulan,” sebut Roni.

Dalam perkara itu, merupakan mantan Kasubbag Kepegawaian yang menjabat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), dan Yuhendrizal adalah mantan Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing sekaligus PPTK kegiatan rutin makanan dan minuman tahun 2017.

Atas vonis tersebut, kata Roni, pihaknya akan pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap, menerima atau menolaknya.

Sementara itu, Suroto merasa keberatan dengan putusan majelis hakim. Namun begitu, Penasehat Hukum dari Muharlius, Hetty Herlina, dan Yuhendrizal itu mengaku menghargai putusan majelis hakim.

“Majelis hakim tadi mengatakan, silakan mengajukan banding. Waktunya satu minggu dari sekarang,” singkat Suroto.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan yang disampaikan JPU pada persidangan sebelumnya. Yakni, Murhalius dituntut 8,5 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu dia juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp1.933.679.535 subsidair 3 tahun.

Terdakwa M Saleh juga dituntut pidana dan denda yang sama dengan Murhalius. Bedanya, dia diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.333.679.535 subsidair 3 tahun penjara.

Untuk terdakwa Verdi Ananta dituntut 7,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Verdi dituntut untuk membayar uang pengganti Rp1.783.679.535 subsidair 2 tahun penjara.

Terdakwa Hetty Herlina dituntut selama 5,5 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp350 juta subsidiar 2 tahun penjara. Terakhir, terdakwa Yuhendrizal, dituntut 5 tahun penjara, dan denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp250 juta subsidair 1 tahun penjara.

Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa dipaparkan aliran uang miliaran rupiah ke sejumlah orang yang diambil dari pelaksanan enam kegiatan tersebut. Di antaranya uang Rp500 juta yang diberikan Verdi Ananta kepada seseorang di Kota Batam, Selasa (13/6/2017) silam. Pemberian uang dalam bentuk pecahan dollar Amerika itu merupakan atas perintah Bupati Kuansing, Mursini.

Selang beberapa pekan kemudian, giliran Kabag Umum, M Saleh yang menyerahkan uang kepada seseorang di Batam sebesar Rp150 juta. Penyerahan uang ini masih atas perintah orang nomor satu di Kota Jalur itu.

Terhadap Mursini, juga menerima aliran dana sebesar Rp150 juta di kediaman pribadinya di Pekanbaru. Ia menerima uang dalam bentuk ringgit Malaysia sebesar Rp100 juta dan Rp50 juta pecahan rupiah untuk keperluan berobat istrinya.

Lalu, Plt Sekdakab Kuansing, Muharlius pernah meminjam uang untuk pribadi kepada Verdi Ananta Rp80 juta pada November 2017. Uang itu, dipergunakan terdakwa untuk membayar honor Satpol PP pada lebaran Idul Fitri 2017.

Sementara, Verdi Ananta, pernah meminjam uang Rp35 juta kepada Saleh. Uang tersebut, berasal dari dana pelaksanaan enam kegiatan, serta dipergunakan oleh Verdi untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya. Tak hanya itu saja, Ketua DPRD Kuansing tahun 2017, Andi Putra juga kecipratan uang Rp90 juta. Uang ini, diberikan melalui Roni atas perintah Muharlius.

Kemudian, mantan anggota DPRD Kuansing tahun 2017, Musliadi menerima aliran dana Rp500 juta. Uang itu diberikan Kabag Umum, M Saleh atas perintah Mursini.

Mursini juga memerintahkan Saleh memberikan uang ke mantan anggota DPRD Kuansing yakni, Rosi Atali. Uang tersebut diterima Rosi Atali dari Verdi Ananta di Jalan Perumnas Teluk Kuantan.

Berdsarkan pemeriksaan BPK RI Nomor : 28.C/LHP/XVIII.PEK/06/2018 tanggal 28 Juni 2018. Terdapat temuan atas enam kegiatan tersebut sebesar Rp7.083.929.681. Bahkan, Inspektorat Kuansing diperintahkan melakukan pemeriksaan khusus atas belanja barang dan jasa pada enam megiatan di Setdakab tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp7.083.929.681, dan menuntaskannya dengan proses tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian, Inspektur Kuansing Hernalis memberikan arahan kepada Muharlius, Saleh, Hetty Herlina, Vardi Ananta, Yuhendrisal, dan Viktor Kurniawan untuk memperbaiki dan melengkapi SPJ dari kuitansi enam kegiatan tersebut pada Juni 2018.

Bertempat di rumah Dinas Bupati Kuansing, karena menurut saksi M Saleh bahwa tempat itu yang paling aman dan layak untuk melengkapi dan memperbaiki SPJ atas enam kegiatan di sana. Selanjutnya saksi M Saleh minta izin kepada Bupati Mursini, dan yang bersangkutan mengizikan dengan mengatakan, ‘Iyalah selesaikan cepat’.

Untuk melengkapi dan memperbaiki SPJ kegiatan tersebut, Verdi Ananta membuat nota/bon/faktur dari penyedia barang/jasa. Sedangkan jumlah, harga serta item pada nota itu diisinya bersama Hetty Herlina. Kemudian, untuk stempel yang ada dalam nota diminta oleh Hetty dan Saleh dari penyedia barang/jasa.

Selain itu, ada juga juga stempel yang seakan-akan dari penyedia barang yang dibuat oleh mereka berdua. Bahwa terdakwa Muharlius, Saleh, Hetty Herlina, Verdi Ananta, Yuhendrisal, dan Viktor Kurniawan membuat SPJ fiktif agar seolah-olah benar kegiatan tersebut dilaksanakan.

 

 

Penulis: Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait