HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Meskipun Pilkada Indragiri Hulu 2020 telah usai dilaksanakan, namun hingga saat ini belum ada kepastian kemenangan meskipun sudah ada calon yang ditetapkan KPU Inhu meraih suara terbanyak dalam pesta demokrasi tersebut.
Pilkada Inhu ternyata masih meninggalkan persoalan persoalan. Hasil Pilkada digugat oleh Paslon Nomor Urut 5 Rizal Zamzami-Yoghi Susilo ke Mahakamah Konstitusi dengan dasar salah satunya adanya keterlibatan aparat daerah Pemkab Inhu dalam pemenangan salah satu calon secara terstruktur dan masif.
Selain itu, apa yang menjadi objek gugatan tersebut saat inipun dalam penanganan tim Gakkum Polres Inhu menindaklanjuti adanya laporan keterlibatan Kepala Dinas hingga Kepala Desa dalam Pilkada.
Atas dasar laporan tersebut, proses berlanjut ke tingkat penyidikan yang akhirnya menetapkan enam orang tersangka dalam kasus tersebut.
Enam tersangka tersebut masing masing Ris (46) yang juga Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Inhu. Selanjutnya berinisial Sep (26) yang juga menjabat Kades Peladangan Kecamatan Batang Peranap.
Kemudian, SR (32) menjabat sebagai Kades Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku. Tersangka selanjutnya, yakni GA (37) menjabat sebagai Kades Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang, SU (27) yang juga menjabat sebagai Kades Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Kemudian berinisial RK (32) menjabat sebagai Kades Petonggan Kecamatan Rakit Kulim.
“Keenamnya ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara yakni pada Ahad (10/1/2021) kemarin,” ujar Kapolres Inhu AKBP Efrizal SIk melalui Kasat Reskrim AKP I Komang Aswatama SH SIk, Selasa (12/1/2021).
Dijelaskan Kapolres, enam tersangka tersebut diproses setelah pelimpahan dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Inhu atas dugaan tidak netralitas pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 lalu.
Dimana ke enam tersangka tersebut mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) yakni nomor urut dua Rezita Meylani Yopi SE-Drs H Junaidi Rachmat MSi. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka, pihak penyidik Polres Inhu menjadikan enam berkas.
“Bentuk perbuatannya beda-beda dan waktunya juga berbeda, makanya dijadikan enam berkas,” tambahnya.
Masing-masing tersangka diancam dengan undang-undang pasal 188 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota junto 71 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perpu undang-undang nomor 14 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang dengan ancaman kurungan penjara maksimal enam bulan dan minimal satu bulan.
Lebih jauh disampaikannya, untuk proses lebih lanjutnya dalam waktu dekat tersangka bersama barang bukti akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Dalam beberapa hari kedepan, berkas dan tersangka dilimpahkan ke JPU,” terangnya.
