Hak Menentukan Dalam Vaksinasi Covid-19

  • Whatsapp
Gunawan Aineka

Gunawan Aineka
Health Law and Hospital Specialist

 

Masih ingat ada seorang Menteri yang menolak untuk jadi relawan vaksinasi COVID-19?

Ada beberapa aspek yang dilanggar jika vaksinasi COVID-19 dipaksakan terhadap pasien. Untuk sampai pada kebebasan menentukan nasib sendiri oleh pasien sejauh ini, sesungguhnya telah melalui berbagai peristiwa monumental. Mulai dari peristiwa traumatic clinical trial yang dilakukan oleh pemerintahan Nazi terhadap para tahanan perang di masa perang dunia ke II.

Upaya percobaan untuk menemukan obat malaria, percobaan tidak bertanggung jawab para klinisi pada kasus Tuskegee di Amerika Serikat. Eksperimen anak kembar untuk menggandakan pasukan tentara Jerman, dan kini percobaan keampuhan obat COVID-19. Ada latar peristiwa masa lalu yang buruk akibat pelanggaran hak-hak pasien yang dulunya tidak dipertimbangkan namun kini berkat perjuangan yang panjang akhirnya pasien memiliki legal standing dalam pelayanan kesehatan seperti hak untuk menentukan sendiri pilihan pengobatan yang dikehendakinya.

Ada benang merah uraian peristiwa tersebut diatas bahwa semuanya berkaitan dengan percobaan dengan objek manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan di bidang kedokteran saat ini merupakan buah dari percobaan terus menerus mencari formula yang tepat dalam pengobatan. Tanpa percobaan medis tidak akan ada evidence based medicine yang menjadi dasar kuat mengapa suatu metode pengobatan dapat diterima. Disitulah paradoksnya bidang kesehatan.

Yang bisa diupayakan adalah meminimalisir potensi risiko yang menyertai dengan transparansi progres pengobatan dan pemberian hak-hak pasien untuk melanjutkan atau menarik diri dari suatu pengobatan. Perlu diingat dan digarisbawahi bahwa ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh pemberi layanan kesehatan yang dalam tulisan ini kita maksudkan adalah profesi kesehatan.

Primum non nocere, first do no harm, semboyan ini merupakan prinsip turun temurun dari profesi kedokteran. Keselamatan pasien adalah yang utama. Apakah vaksin COVID-19 aman? Kita semua belum tahu bagaimana efek jangka panjangnya. Ramai sekali dipemberitaan bahwa pemerintah berencana untuk mewajibkan setiap orang divaksin. Satu hal yang pasti adalah hak pasien untuk memilih dan menentukan sendiri metode terapi yang hendak dilaluinya.

Hak menentukan nasib sendiri secara global sudah lama diakui dan dilindungi. Cikal bakalnya lahir seiring berakhirnya perang dunia ke II. Perlindungan hak asasi individu itu kemudian dinamai dengan sebutan universal declaration of human right. Secara hukum, di Indonesia hak asasi di bidang kesehatan terdapat dalam Pasal 28 h, dan i UUD 1945 di perkuat dengan UU Hak Asasi Manusia, dan seterusnya dalam pasal-pasal terpisah dalam undang-undang Praktek Kedokteran, undang-undang Kesehatan, undang-undang Rumah Sakit, undang-undang Tenaga Kesehatan dan seterusnya dalam Permenkes tentang Kewajiban Rumah Sakit.

Bagaimana dengan rencana mewajibkan vaksinasi oleh pemerintah?

Secara simbolik, melihat reportase dari media online dan televisi nasional melalui menterinya Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Jokowidodo mengajukan diri sebagai orang terdepan untuk di vaksin dihadapan publik. Selang beberapa waktu kemudian juga disampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 gratis.

Sedari awal sesungguhnya pemerintah sadar bahwa mewajibkan vaksinasi terhadap pasien (warga Indonesia) adalah bertentangan dengan hukum dan etik kedokteran. Barangkali pemerintah dapat berdalih dengan alasan demi kepentingan umum, demi kebaikan negara, demi kesehatan yang lebih baik dan seterusnya. Tentu saja pemerintah dapat memaksakan pelaksanaan vaksinasi bagi setiap warga.

Negara memiliki segala instrumen untuk itu. Namun jika cara itu yang digunakan berarti negara telah memanfaatkan kekuasaan besarnya untuk berlaku otoriter. Karena secara ilmu kesehatan khususnya kedokteran, hubungan pemberi dan penerima layanan kesehatan berdasarkan atas kepercayaan dan kesukarelaan. Jika berharap vaksinasi dapat menargetkan sebanyak mungkin orang-orang di Indonesia, yang dibutuhkan calon penerima vaksin adalah rasa kepercayaan dan kenyamanan. Dari rasa itu dapat diharapkan kesukarelaan dari masyarakat untuk menerima kebijakan pemerintah soal vaksinasi COVID-19.

Mari lihat perbandingan dengan apa yang dilakukan negara lain seperti di Arab Saudi yang memberi opsi kepada warga negaranya untuk menentukan sendiri untuk menerima vaksinasi atau tidak. Masyarakat abad mileneal jauh berbeda dengan masyarakat sebelum tahun 2000.

Informasi berita yang melimpah, komunitas dengan keberpihakan terhadap isu tertentu mudah dicari, sehingga orang-orang yang merasa hak dan kepentingannya dilanggar bisa menyuarakan pendapatnya dengan lantang. Lihat saja tren pengobatan yang dilakukan oleh pasien saat ini. Sebelum datang ke fasilitas kesehatan bertemu dengan dokter dan tenaga kesehatan, para pasien khususnya anak mileneal sudah mempunyai bekal informasi sendiri mengenai penyakitnya. Tidak jarang bahkan mereka sudah merasa tau mengenai rencana tindakan apa yang akan menjadi opsinya nanti ketika bertemu dokter. Rumah sakit dan dokter masa kini seakan menjadi tempat singgah saja untuk melakukan terapi sedangkan perencanaannya sudah diatur sedemikian rupa oleh pasien. Jika demikian halnya pada situasi normal, bagaimana dengan situasi pandemi saat ini?

Pasien lebih kritis dan menggali lebih banyak informasi terutama menyikapi hal baru soal pengobatan. Banyak sekali informasi di Instagram, Facebook, grup WhatsApp, dan pesan berantai yang beragam macamnya. Di tengah banjir informasi demikian sudah seharusnya negara bersikap merangkul warganya dengan tetap mengedepankan prinsip -prinsip yang berlaku di bidang kesehatan.

Dengan pilihan wajib vaksinasi berarti negara memainkan peran otoriter mengambil keputusan. Mengapa? Merujuk pada kesepakatan global hingga hukum nasional dalam bidang kesehatan, pasien berhak menentukan sendiri metode pengobatan yang hendak dijalaninya. Adalah tugas negara untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi rakyatnya. Pada pilihan ini negara hanya akan berlaku sebagai pihak yang mewajibkan melalui peraturan yang dikeluarkan sedangkan pelaksananya adalah profesi dokter dan tenaga kesehatan. Jika pemaksaan oleh negara berarti adalah suatu sikap yang otoriter, maka tindakan atas dasar pemaksaan yang kemudian dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan adalah bertentangan dengan nilai-nilai etika profesi mereka.

Dilema profesi kesehatan soal wajib vaksinasi COVID-19

Masih ingat dengan beda pendapat profesi kedokteran dengan penegak hukum soal pengebirian terpidana kejahatan seksual? Profesi kedokteran tidak mau menjadi alat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran yang menganjurkan sebaliknya bahwa dokter tidak boleh terpengaruh dan melakukan diskriminasi terhadap pasien karena aliran kepercayaan dan latar belakang sosialnya. Sekalipun seorang pasien adalah seorang penjahat yang membunuh, mencuri atau memperkosa, dalam hal orang tersebut membutuhkan pertolongan, dokter wajib memberi pertolongan karena sumpah profesi dan kode etik yang dijunjungnya. Bagaimana mungkin kemudian profesi itu digunakan sebagai alat untuk memangkas fungsi alat kelamin seseorang melalui sebuah suntikan?

Begitupula dengan syarat wajib vaksinasi oleh pemerintah yang tidak mungkin dipenuhi oleh profesi khususnya kedokteran karena syarat wajib atau dengan sebutan dalam kalimat lain berarti memaksa pasien untuk menerima pengobatan tertentu atas dasar kepentingan umum dengan menggunakan vaksinasi menghilangkan hak-hak pasien dan melanggar etik dan sumpah profesi.

Program vaksinasi COVID-19 melibatkan 4 pihak sebagai aktor utama, pertama ada pemerintah sebagai regulator sekaligus eksekutor, kedua ada profesi kesehatan sebagai eksekutor kebijakan pemerintah, ketiga ada penyedia vaksin (produsen dan distributor), keempat adalah pasien sebagai penerima target vaksinasi. Antara pemerintah, profesi kesehatan, produsen obat dan pasien harus satu garis pemahaman agar tidak kisruh, syaratnya dengan tetap berpegang pada hukum, etik dan disiplin profesi kesehatan.

Comments

Pos terkait