Komisi IV DPRD Pekanbaru Panggil DLHK Bincangkan Masalah Sampah

  • Whatsapp
Komisi IV DPRD Pekanbaru mempertanyakan penyebab terjadi penumpukan sampah yang sudah berlansung beberapa pekan terakhir ke DLHK Pekanbaru.

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Sudah beberapa pekan terakhir, sampah di beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tak kunjung berkurang melainkan semakin bertambah dan menumpuk.

Permasalahan ini menjadi perhatian publik baik di Kota Pekanbaru hingga luar daerah ibu kota Provinsi Riau ini, bagaimana tidak? tumpukan sampah menimbulkan dampak tidak baik

Selain merusak pemandangan ibu kota, juga mengganggu aktifitas masyarakat, bau tak sedap dari sampah yang sudah berhari-hari tak diangkut begitu menyengat. Apalagi, tumpukan sampah itu berada dipinggir jalan protokol hingga diwilayah padat penduduk.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru akhirnya melakukan pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Selasa (5/1).

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru itu membahas apa penyebab bagaimana bisa terjadi penumpukan sampah ini, jawaban dari pertanyaan itu langsung dijelaskan oleh Kadis DLHK Pekanbaru Agus Pramono.

Dalam pertemuan itu, Agus Pramono mengatakan bahwa kejadian penumpukan sampah disebabkan belum adanya pemenang lelang proyek angkutan sampah.

“Intinya saya menjelaskan kondisinyakan sekarang belum ada pemenang lelang, terus kalau belum ada pemenang lelang apa solusinya? Solusinya tentu saya mengerahkan personil dan kendaraan saya.
Saya punya 28 kendaraan, terdiri dari kendaraan saya dan beberapa kendaraan OPD yang ikut membantu,” jelasnya.

Dimasa kekosongan pihak ketiga ini, pihaknya bekerja mengangkut sampah dengan mengandalkan 28 kenderaan pengangkut, juga menyewa kenderaan pengangkut sebanyak 15 unit dari PT Godang Tua Jaya.

“Kemudian di RT RW sudah saya rapatkan kepada Forum Komunikasi RT RW, agar mereka bisa mengangkut sampahnya mandiri dan langsung dibuang ke TPA yang sekarang kita buka untuk seluruh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono menanggapi alasan yang disampaikan oleh Kadis DLHK bahwasannya belum ada pemenang lelang untuk proyek pengangkutan sampah.

“Mereka mengajukan untuk pelelangan pada 10 Desember 2020, dan baru semalam tayangnya. Jadi, sangat kita sayangkan,” jawab Sigit sambil menyebut argumen dari DLHK belum memuaskan.

Seharusnya, tambah Sigit, pihak pelelangan juga harus sigap akan keterlambatan ini. “Seharusnya dari LPSE juga cepat tanggap utk lelangnya. Karena kekosongan waktu ini, mereka LPSE memberikan waktu sampai 28 Januari 2021, lelangnya selesai,” tukasnya.

Politisi Demokrat ini juga menyayangkan dari Rp 45 M anggaran yang dimiliki instansi itu, DLHK hanya memotong Rp 500 juta untuk satu bulan pengangkutan sampah. Menurut Sigit dengan angka segitu juga belum mampu menuntaskan persoalan sampah saat ini.

“Seharusnya memotong dari Rp45 miliar dibagi 12 bulan, berarti ada sekitar Rp3,7 miliar yang harus dipotong sebulan. Dan sisanya Rp4,1 miliar untuk lelang yang 11 bulan. Rp3,7 miliar ini bisa dilakukan penunjukan langsung, bukan glondongan tapi perkelurahan. Kalau penunjukan langsung dengan angka Rp3,7 miliar tidak akan boleh karena penunjukan langsung harus di bawah Rp 200 juta,” jelasnya.

Dari itu ia meminta DLHK untuk kembali mempelajari peraturan, dan mencari orang yang paham dengan sistem lelang dan penunjukan langsung. Sehingga DLHK dengan kondisi tumpukan sampah yang terjadi di Pekanbaru ini segera teratasi.

“Jangan terlalu takut dan kaku, pasti ada jalan dan yang penting koordinasi. Kalau hanya mengharapkan swakelola tidak akan bisa,” pungkasnya.

 

 

Reporter: Akmal

Comments

Pos terkait