Kejari Ekspos Perkara yang Diduga Melibatkan Ketua DPRD Pekanbaru

  • Whatsapp
Massa AMP melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejari Pekanbaru.(Dodi Ferdian)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Dalam waktu dekat akan diketahui kelanjutan penanganan perkara yang diduga melibatkan Hamdani. Ketua DPRD Kota Pekanbaru itu diduga menguasai tiga unit kendaraan dinas, sementara tunjangan transportasi juga diterimanya.

Demikian disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Lasargi Marel, di hadapan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pekanbaru (AMP), Selasa (5/1). Saat itu, massa AMP tengah melakukan unjuk rasa di Kantor Korps Adhyaksa tersebut, dengan membawa dua spanduk besar yang bertuliskan ‘Aliansi Mahasiswa Pekanbaru. Usut Tuntas Dugaan Ketua DPRD Pekanbaru HAMDANI. Diduga Telah Menguasai 3 Mobil Dinas (Plat Merah) Milik Pemerintah Kota Pekanbaru’.

Massa yang digawangi M Syafii sebagai koordinator lapangan mengatakan, aksi itu merupakan kali ketiga yang mereka lakukan. Pertama, mereka melakukan aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Berikutnya, di Kantor Kejari Pekanbaru.

“Mengingat kondisi masih Covid-19, langsung aja kita minta tanggapan dari pihak Kejari,” kata Syafii melalui pengeras suara.

Menanggapi aksi itu, Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru Lasargi Marel menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan massa AMP terkait perkara yang tengah diusut tersebut. Menurutnya, perkara tersebut saat ini tengah ditangani jajaran pada Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru.

“Terima kasih atas responnya terkait laporan dugaan korupsi terkait mobil dinas Ketua DPRD Pekanbaru,” kata Jaksa yang akrab disapa Marel itu.

“Bisa saya jelaskan di sini, hal ini sudah dijelaskan kemarin (pada aksi sebelumnya,red) bahwa sudah dilakukan pemeriksaan oleh Seksi Pidsus,” sambung Marel yang saat itu didampingi Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Yunius Zega.

Jajaran Pidsus, kata Marel, telah melakukan proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Hal itu guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penggunaan mobil dinas dan penerimaan tunjangan transportasi yang diduga dilakukan Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani.

Berikutnya, Jaksa akan melakukan gelar atau ekspos untuk memastikan kelanjutan penanganan perkara. “Hari ini akan ada ekspos dengan pimpinan. Bagaimana hasilnya, nanti adik-adik (peserta aksi,red) akan kami undang,” sebut pria yang pernah bertugas di Kejati Riau itu.

Kemungkinan hasil gelar itu, perkara bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan, atau sebaliknya. “Apakah akan dilanjutkan, atau ada bahan yang masih dikumpulkan lagi,” tutur dia.

“Kalau sudah ada kesimpulan, adik-adik akan kami undang,” kata dia mengulangi.

Mendapati jawaban itu, massa yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Sabelumnya diwartakan, M Syafii melaporkan Hamdani ke Kejati Riau. Laporan itu kemudian diteruskan ke Kejari Pekanbaru.

Di dalam laporannya, Stafii melampirkan daftar perincian gaji yang diterima Politisi Partai Keadilan Sejahtera sebagai alat bukti. Adapun bukti dimaksud adalah daftar perincian gaji yang diterima Hamdani. Pada November 2020, Hamdani diketahui menerima gaji bersih sebesar Rp24.302.202. Dalam rinciannya, tertera tunjangan transportasi sebesar Rp30 juta.

Menurut dia, Hamdani diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam Pasal 9 ayat (2) butir B aturan tersebut berbunyi, selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas dan belanja rumah tangga.

 

Reporter : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait