Pemprov Riau akan Ajukan Pinjaman Rp2,5 T dari PT SMI, Gunanya

  • Whatsapp
Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M Taufiq OH

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau telah mengusulkan rencana pinjaman uang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp2,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Riau. Dan usulan tersebut disampaikan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai leading sektor pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke daerah.

Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M Taufiq OH, Dia mengatakan, rencana pinjaman uang Rp2,5 triliun itu diusulkan Kemenkeu karena PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah naungan Kemenkeu. Dalam pinjaman itu ada tiga sektor yang diusulkan, yakni pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pertanian terkait irigasi.

“Usulan peminjaman sudah kita serahkan ke Dirjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp2,5 triliun. Karena untuk pinjaman PEN melalui PT SMI ini leading sektornya di Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Karena untuk pinjaman PEN melalui PT SMI ini leading sektornya di Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu,” ujar Taufik OH, saat refleksi akhir tahun Pemprov Riau, Rabu (30/12).

Dijelaskan Taufik, saat ini usulan Pemprov masih dalam pembahasan di Dirjen Kemenkeu. Dan kita akan mendapat konfirmasi setelah pembahasan selesai. Jika sudah mendapat jawaban, maka pihaknya akan melakukan ekspos di di Kemenkeu terkait alasan melakukan pimjaman uang tersebut. Terkait besaran pinjaman yang diusulkan Rp2,5 triliun itu, Taufiq menyatakan telah dibahas dan disesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Usulan itu telah disesuai dengan kemampuan keuangan Pemprov Riau. Kemudian nanti Kemekeu yang menentukan besarannya dan berapa tahun masa pinjaman. Sehingga kita tidak bisa menentukan. Bisa saja usulan Rp2,5 triliun tersebut tidak disetujui atau angka menurun. Karena semua akan dilihat dari kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.

“Dan bisa saja kita diberi Rp1 triliun atau Rp800 miliar dari usulan Rp2,5 triliun, karena semua nanti disesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena Kemenkeu juga tidak menginginkan pola pinjaman ini mempengarungi kekuatan keuangan daerah. Jadi tidak disarankan jika kekuatan keuangannya lemah,” tutupnya.

 

 

Reporter: Nurmadi

Comments

Pos terkait