Hanya Keluarga dan Pengacara yang Diizinkan Besuk Yan Prana di Rutan

  • Whatsapp
Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya saat digiring ke mobil tahanan.(Dodi Ferdian)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Kejaksaan Tinggi Riau memastikan hak Yan Prana terpenuhi selama dalam tahanan. Salah satunya terkait dengan izin besuk yang hanya diberikan kepada pihak keluarga dan penasehat hukumnya.

Yan Prana menyandang status tersangka dalam perkara dugaan korupsi anggaran rutin dan kegiatan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak tahun 2013-2017 pada Selasa (22/12) kemarin. Sejak saat itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Selama di rutan, Kejati Riau memastikan hak-hak Yan Prana terpenuhi. Salah satunya, dia berhak dikunjungi pihak keluarga ataupun penasehat hukumnya.

Hal itu diungkapkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Hilman Azazi, Rabu (30/12). Pernyataan itu disampaikannya menjawab pertanyaan awak media, terkait kabar yang menyebut Yan Prana telah dibesuk oleh pihak keluarga.

“Iya, betul. Tadi ke kantor minta izin untuk besuk,” ujar Hilman Azazi.

Menurut Hilman, pihak keluarga diperbolehkan untuk mengunjungi tersangka di tahanan. Hal yang sama juga berlaku untuk penasehat hukumnya.

“Sampai saat ini kami baru bisa memberikan izin besuk kepada keluarga inti saja, yaitu istri dan anak tersangka serta PH-nya,” sebut Hilman.

“Yang lain belum kita berikan izin,” sambung mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Jawa Timur (Jatim) itu menegaskan.

Ditutupnya akses bagi pihak lain untuk mengunjungi tahanan itu bukan tanpa alasan. Yan Prana diketahui merupakan tahanan Kejaksaan yang dititipkan di rutan untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan.

“Kita tutup akses untuk pihak lain, agar tidak mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Selain itu, untuk menghindari hal-hal lain kepada tersangka. Apalagi saat ini masih pandemi Covid-19,” imbuh Hilman Azazi.

Diketahui, Yan Prana ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan rasuah yang berpotensi merugikan keuangan negara Rp1,8 miliar. Hingga kini, Yan Prana belum memiliki iktikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan keuangan negara tersebut.

Adapun modus operandinya, Yan Prana yang saat itu menjabat Kepala Bappeda Siak, bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA). Dia diduga melakukan pemotongan atau pemungutan setiap pencairan.

Adapun nilainya sudah dipatok, yakni sekitar 10 persen setiap pencairan kegiatan yang nilainya antara Rp1,2 miliar hingga Rp1,3 miliar.

Atas perbuatannya, Yan Prana dijerat dengan pasal berlapis sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 10 huruf (b), Pasal 12 huruf (e), Pasal 12 huruf (f), UU Tipikor, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait