Bupati Kuansing Mursini Bisa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi di Setdakab Kuansing

  • Whatsapp
Kajari Kuansing Hadiman

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Perkara dugaan korupsi penyimpangan dana 6 kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diyakini tidak berhenti pada 5 orang yang telah dijebloskan ke penjara. Perkara ini akan berlanjut. Dimungkinkan akan menjerat Bupati Kuansing, Mursini.

Adapun lima pesakitan telah dihadapkan ke persidangan dengan agenda tuntutan. Mereka adalah Muharlius yang dituntut 8,5 tahun penjara, dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Selain itu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kuansing itu juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp1.933.679.535 subsidair 3 tahun penjara.

Terdakwa M Saleh juga dituntut pidana dan denda yang sama dengan Murhalius. Bedanya, mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 6 kegiatan itu, dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2.333.679.535 subsidair 3 tahun penjara.

Untuk terdakwa Verdi Ananta dituntut 7,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Mantan Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing itu diminta untuk membayar uang pengganti Rp1.783.679.535 subsidair 2 tahun penjara.

Lalu, terdakwa Hetty Herlina merupakan mantan Kasubbag Kepegawaian yang menjabat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dituntut selama 5,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp350 juta subsidiar 2 tahun penjara.

Terakhir, terdakwa Yuhendrisal, mantan Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing sekaligus PPTK kegiatan rutin makanan dan minuman tahun 2017, dituntut 5 tahun penjara, dan denda Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti Rp250 juta subsidair 1 tahun penjara.

Tuntutan pidana itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara virtual dari Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing, Rabu (23/12) kemarin. Sementara majelis hakim yang dipimpin Faisal, terdakwa, dan penasehat hukum berada di tempat terpisah.

Menurut Kepala Kejari (Kajari) Kuansing, Hadiman, perkara ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp7.451.038.605. Sementara yang dibebankan kepada 5 terdakwa adalah sebesar Rp6.651.038.605. Artinya, masih terdapat selisih Rp800 juta.

“Selisih itu dibebankan kepada saksi Mursini untuk membayar kerugian negara,” ujar Hadiman, Minggu (27/12).

Dikatakannya, Bupati Kuansing itu menerima aliran uang dalam 2 kali kesempatan. Uang itu diyakini bersumber dari 6 kegiatan di Setdakab Kuansing yang bermasalah itu.

“Dengan cara, uang diantar ke Batam, diterima seseorang atas perintah saksi Mursini sebesar Rp650 juta, dan biaya berobat istrinya sebesar Rp150 juta. Jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp800 juta,” jelas Kajari.

“Untuk saksi Mursini menerima aliran dana sebesar Rp800 juta berdasarkan keterangan terdakwa M Saleh, terdakwa Verdy Ananta, dan keterangan saksi Rigo,” sambungnya.

Hal itu, sebut Kajari, berdasarkan fakta-fakta persidangan. Salah satunya disebutkan, Mursini mengizinkan para terdakwa membuat surat pertanggung jawaban (SPj) fiktif di rumah dinas Bupati Kuansing.

Pihaknya, sebut dia, telah mengimbau agar Mursini mengembalikan kerugian negara itu sejak dari awal penyidikan. Sayangnya, hingga kini hal itu tidak diindahkan orang nomor satu di Kota Jalur itu.

“Harus diminta pertangung jawaban kepada yang bersangkutan (Mursini,red) uang Rp800 juta tersebut. Itu uang negara,” tegas Hadiman.

“Apakah nanti (Mursini) ditetapkan sebagai tersangka setelah kelima terdakwa divonis oleh majelis hakim? Kami akan ekspos di Kejati (Kejaksaan Tinggi Riau,red),” pungkas Kajari Kuansing, Hadiman.

Penulis: Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait