HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Muharlius dituntut 8,5 tahun penjara. Mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi itu dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana 6 kegiatan di institusi yang dipimpinnya itu.
Tuntutan pidana itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara virtual dari Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing, Rabu (23/12). Sementara majelis hakim yang dipimpin Faisal, terdakwa, dan penasehat hukum berada di tempat terpisah.
“JPU di Kantor Kejari. Sedangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru bersama PH terdakwa. Sementara terdakwa tetap di lapas (Lembaga Pemasyarakat Teluk Kuantan,red),” ujar Kepala Kejari (Kajari) Kuansing, Hadiman, Rabu siang.
Tuntutan itu dibacakan untuk lima terdakwa. Yaitu, Murhalius yang dituntut 8,5 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu dia juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp1.933.679.535.
“Apabila uang pengganti tidak dibayar maka harta bendanya disita Jaksa untuk menutupi kerugian negara. Jika tidak mencukupi, maka diganti dengan subsidair selama 3 tahun penjara,” lanjutnya.
Terdakwa M Saleh juga dituntut pidana dan denda yang sama dengan Murhalius. Bedanya, mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 6 kegiatan itu, dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2.333.679.535 subsidair 3 tahun penjara.
Untuk terdakwa Verdi Ananta dituntut 7,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Mantan Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing itu diminta untuk membayar uang pengganti Rp1.783.679.535 subsidair 2 tahun penjara.
“Terdakwa Hetty Herlina dituntut selama 5,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp350 juta subsidiar 2 tahun penjara,” kata dia. Hetty Herlina merupakan mantan Kasubbag Kepegawaian yang menjabat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK).
Terakhir, terdakwa Yuhendrisal, mantan Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing sekaligus PPTK kegiatan rutin makanan dan minuman tahun 2017, dituntut 5 tahun penjara, dan denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti Rp250 juta subsidair 1 tahun penjara.
Usai pembacaan tuntutan, agenda persidangan berikutnya adalah penyampaian nota pembelaan atau pledoi dari para terdakwa. “Insya Allah, dalam waktu dekat perkara ini akan diputuskan,” pungkas Kajari Hadiman.
Penulis : Dodi Ferdian
