Inovasi dan Layanan Prima Antar Kejari Pekanbaru Raih Predikat WBBM

  • Whatsapp
Kejaksaan Negeri Pekanbaru berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Sederet inovasi dan pelayanan prima membuat Kejaksaan Negeri Pekanbaru meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo, kepada Kepala Kejari Pekanbaru, Andi Suharlis secara virtual.

Penghargaan ini melengkapi raihan Korps Adhyaksa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 295 Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota itu. Dimana pada tahun sebelumnya, Kejari Pekanbaru berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Andi Suharlis mengatakan, WBK/WBBM merupakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan publik. Raihan ini sekaligus menjadi tantangan serta motivasi pihaknya melayani masyarakat sepenuh hati.

“Ke depan pelayanan agar meningkat lagi, lebih baik lagi,” ujar Andi Suharlis usai penyerahan penghargaan, Senin (21/12).

Kajari yang saat itu didampingi seluruh kepala seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan, M Hakim, menjelaskan, pihaknya dalam beberapa tahun terakhir mengintegrasikan sejumlah layanan dan dilakukan secara digital. Mulai dari pelayanan tilang, besuk tahanan dan pengurusan pengembalian barang bukti.

Menggunakan istilah lokal, integrasi dan digitalisasi layanan itu bernama ‘Si Lancang Kuning’.

Si Lancang Kuning adalah aplikasi berbasis Android yang merupakan singkatan dari Sistem Layanan Cepat Tilang, Barang Bukti, Konsultasi Hukum dan Informasi Penting. Dalam aplikasi Si ini terdapat beberapa fitur seperti Tilang Online, Konsultasi Hukum, E-Bezook, Barang Bukti, Pengaduan dan Berita sehingga, mempermudah masyarakat untuk mendapat pelayanan secara cepat.

Untuk pengurusan tilang dan barang bukti, masyarakat hanya perlu mengakses layanan itu. Selanjutnya bisa meminta untuk pengiriman memakai jasa ojek online.

Jika pun ingin datang langsung, masyarakat hanya perlu datang ke lobi Kejari tanpa harus naik lagi ke lantai atas, atau di gedung belakang. Di lobi itu telah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Dulu ngurus tilang ke gedung belakang, barang bukti ke lantai tiga, besuk tahanan di lantai dua. Sekarang cukup datang ke lobi (PTSP ,red), semuanya dilayani di situ,” kata Jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

“Masyarakat tidak kesulitan lagi, masyarakat bisa mengakses semua layanan di pelayanan satu pintu yang ada di lobi,” sambung Andi.

Andi menerangkan, predikat WBM/WBBM merupakan hasil dari kerja sama tim informasi dan teknologi di Kejari Pekanbaru serta semua pegawai. “Raihan ini juga karena arahan dari Kepala Kejati Riau, Ibu Mia Amiati,” sebut dia.

Andi menambahkan, raihan WBK/WBBM juga diperoleh dari dukungan masyarakat serta stakeholder dan peran media massa. Oleh karena itu, Andi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak.

“Parameter yang dinilai itu adalah respon masyarakat dan stakeholder serta media,” imbuh Andi.

Terakhir, dia berharap jajarannya tidak berpuas diri dengan capaian yang telah diraih. Perlu kerja kerja keras agar prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

“Ini adalah salah satu tantangan buat kita. (Predikat WBM) Bukan sebatas anugerah dari pemerintah, tapi ini tantangan buat Kejari Pekanbaru untuk mempertahankan dan meningkatkannya,” kata Kajari.

“Bukan kita menganggap bahwa ini adalah euforia yang kemudian menganggap kita terbaik, tidak. Tapi ini justru ini tantangan bagi kami,” sambungnya menutup.

Diketahui, sebanyak 763 unit kerja mendapatkan predikat WBK serta WBBM dari Kemenpan RB. Selain Kejari Pekanbaru, predikat serupa juga diraih Kejari Kuantan Singingi (Kuansing) dari jajaran Kejati Riau.

Penghargaan ini diberikan oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo, Senin (21/12) sebagai rangkaian dari peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia. Unit kerja yang menerima predikat WBK/WBBM secara rinci diumumkan saat acara berlangsung.

“Kegiatan ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Sedunia bisa menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan, melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah di tetapkan,” ujar Menteri Tjahjo Kumolo belum lama ini.

Sebanyak 3.691 unit kerja layanan dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota yang diusulkan dalam Zona Integritas (ZI) telah dievaluasi. Evaluasi tersebut menghasilkan unit kerja yang menerima predikat WBK serta WBBM.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2020 akan digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung (offline) dan melalui daring (online).

Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin hadir secara daring untuk memberikan arahan pada para penerima predikat.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait