Minim Personel, Ini Catatan Apik Kinerja Pidsus Kejari Pelalawan

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nophy Tennophero Suoth.(Internet)

HALUANRIAU.CO, PANGKALANKERINCI – Minimnya personel tidak mengurangi semangat Kejaksaan Negeri Pelalawan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tiga perkara yang disidik, dan 7 perkara yang masuk tahap penuntutan, menjadi bukti sahih semangat Korps Adhyaksa itu dalam memberangus salah satu kejahatan luar biasa itu.

Dikatakan Kepala Kejari (Kajari) Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth, sepanjang tahun 2020 ini, pihaknya telah menangani sejumlah perkara rasuah di Negeri Seiya Sekata itu. Hal ini, kata dia, dipersembahkan dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2020 yang jatuh pada setiap tanggal 9 Desember.

“Meskipun dengan keterbatasan personel, pengungkapan kasus (korupsi) ini kita persembahkan dalam rangka memperingati Hakordia 2020,” ujar Kajari Nophy didampingi Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pelalawan Sumriadi, Selasa (15/12).

Menurut Kajari, Momentum Hakordia ini harus mendorong pemerintah kabupaten setempat mulai dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga ke jajaran pemerintah desa/kelurahan agar menguatkan komitmen, untuk senantiasa membangun kesadaran dan menerapkan budaya anti korupsi. Budaya ini dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yakni dengan senantiasa mengedepankan integritas, profesional, transparan dan akuntabel.

“Harapannya agar budaya anti korupsi ini, menjadi program pendidikan di usia dini di Kabupaten Pelalawan,” harap mantan Koordinator pada Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau itu.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Pelalawan, Andre Antonius menambahkan, selama dirinya bertugas, sudah berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi di Pelalawan. Dimana dalam penanganannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta petunjuk dari Jaksa Agung RI, yakni dengan mengedepankan pemulihan aset serta pengembalian kerugian keuangan negara.

Sepanjang tahun 2020, kata dia, Kejari Pelalawan telah menangani 3 perkara di tahap penyidikan, 7 perkara di tahap penuntutan dan 2 perkara di tahap eksekusi.

Selain itu, pihaknya juga memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara mencapai Rp1 miliar. Rinciannya, pembayaran uang pengganti dari dari terpidana perkara korupsi pengadaan lahan Bhakti Praja Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 sebesar Rp850 juta atas nama Al Azmi.

Eksekusi denda perkara pungutan liar (pungli) pengurusan peningkatan SKRKT menjadi SKGR di Desa Sering Kecamatan Pelalawan sebesar Rp50 juta, atas nama terdakwa HM Yunus. “Juga pengembalian kelebihan pembayaran kepada penyedia akibat kesalahan administratif sebesar Rp.50.063.040,” kata Andre.

Dalam tahap penyidikan, kata Andre, pihaknya berupaya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat Pelalawan dengan menangani perkara-perkara yang menarik dan berkaitan erat dengan pembangunan di kabupaten tersebut secara cepat, tepat dan akuntabel.

Rinciannya, adalah perkara dugaan korupsi kegiatan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)/gas dan pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

Adapun tersangka dalam perkara ini adalah M Yasirwan yang telah ditahan itu merupakan mantan Kasi Peralatan pada Dinas PU Pelalawan dengan kerugian negara sebesar Rp1.864.011.663.

“Perkara ini masih dalam tahap persidangan,” sebut Andre Antonius.

Lalu, perkara korupsi pada penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Tahun 2018 dengan tersangka atas nama Husaepa yang merupakan mantan Kepala Desa Sungai Upih Periode 2012 sampai dengan 2018.

Tersangka sendiri, lanjutnya, sudah dilakukan penahanan dan perkaranya tengah bergulir di persidangan. “Adapun kerugian negara sebesar Rp905.882.583,57,” tutur Kasi Pidsus.

Tidak hanya itu, pihaknya juga tengah menyidik dugaan korupsi penyimpangan Keuangan dalam belanja material kelistrikan pada BUMD PD Tuah Sekata Pelalawan tahun 2012 hingga 2016.

“Kita juga melakukan penahanan terhadap terdakwa perkara pungli pengurusan peningkatan SKRKT menjadi SKGR di Desa Sering Kecamatan Pelalawan Tahun 2015 atas nama Edi Arifin. Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan eksekusi,” imbuh dia.

Juga ada perkara korupsi pemberian kredit modal kerja atas dasar kontrak kepada PT Dona Warisman Bersaudara pada PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci Tahun 2017 dengan total kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar.

“Saat ini masih dalam tahap upaya hukum masing-masing atas nama terdakwa Faizal Syamri dan Zurman,” ungkapnya.

“Perkara dugaan penyimpangan APBDes Sungai Solok Tahun 2017 dan 2018 juga saat ini masih dalam tahap upaya hukum masing-masing atas nama terdakwa Abdul Haris dan Nurwelli,” pungkas Andre Antonius.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait