Tiga Staf Sekretariat DPRD Pekanbaru Diwawancarai Jaksa, Ini Penyebabnya

  • Whatsapp
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Yunius Zega.(Dodi Ferdian)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Kejaksaan Negeri Pekanbaru menindaklanjuti laporan warga terhadap seorang oknum anggota DPRD Kota Pekanbaru berinisial H. Sejauh ini, sudah tiga orang dari Sekretariat DPRD Pekanbaru yang diwawancarai terkait laporan itu.

Laporan warga bernama M Syafii itu sebelumnya disampaikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada Jumat (20/11) lalu. Saat menyerahkan laporan, Syafii tidak sendiri, dia datang bersama tim pengacaranya.

Menurut Syafii, H diduga menguasai tiga unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, sementara tunjangan transportasi juga diterimanya.

Menguatkan tudingannya, Syafii melampirkan barang bukti awal dalam laporannya. Di antaranya, daftar perincian gaji yang diterima H. Pada November 2020, H diketahui menerima gaji bersih sebesar Rp24.302.202. Dalam rinciannya, tertera tunjangan transportasi sebesar Rp30 juta.

Beberapa hari berselang, Kejati Riau melimpahkan penanganan perkara ke Korps Adhyaksa pimpinan Andi Suharlis. Menindaklanjuti laporan itu, Kejari Pekanbaru kemudian mengundang sejumlah pihak untuk diwawancarai.

“Iya. Sudah ada yang kita wawancarai,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru Yunius Zega, saat dikonfirmasi Haluan Riau, Rabu (2/12).

Tiga orang itu diketahui berasal dari pihak Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Diakuinya, pengusutan ini belum masuk tahap penyelidikan. Sehingga pihak yang diundang itu dilakukan proses wawancara, bukan klarifikasi atau pemeriksaan.

“Kalau tak salah, sudah 3 orang (yang diwawancarai),” sebut Zega. Mengingat perkara ini belum masuk tahap penyelidikan, Zega tidak merincikan identitas para pihak yang telah diwawancarai itu.

Menurut Zega, proses wawancara tidak berhenti pada tiga orang yang telah diundang itu. Dimungkinkan akan ada pihak lainnya yang turut diundang, termasuk terlapor, sang oknum anggota Dewan.

“Ada (pihak lain yang akan diwawancarai). Itu tergantung kebutuhan tim (Jaksa),” pungkas mantan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Dumai itu.

Dari informasi yang dihimpun, H disebut-sebut adalah salah satu unsur pimpinan di DPRD Kota Pekanbaru. Dia diduga telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam Pasal 9 ayat (2) butir B aturan tersebut berbunyi, selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas dan belanja rumah tangga.

Dalam kaitan dalam persoalan ini, H diduga menguasai tiga unit kendaraan dinas milik Pemko Pekanbaru. Bersamaan dengan hal itu, H disinyalir juga menerima tunjangan transportasi dalam satu tahun terakhir. Adapun besarannya mencapai Rp30 juta setiap bulannya.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait