Gelar Rakor Tim Pakem, Kajari Kampar: Pendirian Rumah Ibadah Harus Sesuai Syarat dan Ketentuan

  • Whatsapp
Rakor Pakem yang dilaksanakan di Kejari Kampar membahas permasalahan aliran Kepercayaan dan juga Keagamaan yang ada di Kampar

HALUANRIAU.CO, KAMAPAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat (Pakem).

Kegiatan itu digelar di Aula Kejari Kampar, Jumat (20/11/2020).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar Suhendri, mengatakan bahwa dalam rapat pakem yang pertama dilakukan sejak pembentukan itu pihaknya membahas evaluasi kegiatan pakem yang sudah selenggarakan selama satu tahun, terhitung dari Januari 2019. Sejak surat perintah dikirim ke setiap masing – masing instansi.

“Evaluasi yang kita munculkan adalah perkembangan satu tahun mengenai situasi pakem yang ada di kabupaten Kampar. Masing – masing dinas yang mewakili rapat pekem kita kumpulkan hasilnya kita indifikasi persoalannya dan kita temukan beberapa persoalan,” ujar Suhendri, selaku Ketua Tim Pakem Kabupaten Kampar.

Suhendri mengatakan adapun persoalan pertama kali yang ditemukan pihaknya yaitu masalah pembuatan rumah ibadah pada tahun 2019 di bulan Juli yang sempat menimbulkan permasalahan atau konflik antara masyarakat untuk yang berlain agama.

“Saran dan masukan dari kita dari evaluasi bersma, kita sepakat bahwa pengurusan rumah ibadah setiap masalah masyarakat, setiap umat beragama wajib mengikuti syarat dan ketentuan dalam pembangunan rumah ibadah,” kata Kajari Kampar.

Dengan demikian sebut dia, tidak akan adalagi kecemburuan bagi agama lain ketika akan mengurus rumah ibadah dan tidak lagi berasumsi bahwa, si A bisa membangun tanpa sayarat sedangkan si B saat membangun harus dengan syarat asumsi itu tidak akan terjadi lagi.

“Yang kita ingikan nantinya dengan adanya evaluasi ini sebelum ada masalah kita sudah bisa menanggulanginya,” ucap Suhendri.

Kemudian kata Suhendri persoalan yang ditemukan pihaknya itu masalah sosialisasi kerukunan agama disetiap wilayah Kampar. Menurut dia permasalahan itu disebabkan anggaran di dinas sudaha habis, karena anggaran itu habis untuk kegiatan penanganan Covid-19.

“Kendala dari rekan – rekan dinas lain, kita ketahui hari ini bahwa program itu belum berjalan dengan baik karena adanya Covid-19. Dengan adanya Covid beberapa anggaran di mata anggaran mereka habis untuk kegiatan covid sehingga sosialisasi penyebaran kerukunan beragama tidak berjalan dengan baik,” kata dia.

“Karena itu, tadi ada masukan bahwa kita coba berkumpul atau berteman dengan lembaga – lembaga dakwah lainnya yang ada di Kampar baik itu di pemerintahan dan non pemerintahan agar kami bisa bergerak bersama,” sambung dia.

“Berikutnya yang kita bahas adalah kita mengindentifikasi persoalan untuk kita membuat bagaimana rekomendasi kegiatan raker pakem di tahun 2021 sudah tercanang dari Januari hingga Desember dalam kegiatan yang lebih nyata,” imbuh dia.

Dalam pertemuan di Kejari Kampar itu dihadiri perwakilan dari TNI/Polri, Pemda Kampar yang diwakili Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

 

 

Reporter: Amri

Comments

Pos terkait