Dokumen Masyarakat di Inhil Sering Tidak Singkron, IWO Inginkan Hearing DPRD

  • Whatsapp
Ketua IWO Inhil Muridi Susandi serahkan surat permohonan hearing kepada Setwan DPRD Inhil

HALUANRIAU.COM, TEMBILAHAN – Sering mendapatkan aduan dari masyarakat tentang tidak sinkronnya dokumen masyarakat, Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Inhil menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil meminta hearing.

Ketua IWO Inhil Muridi Susandi menyebutkan, permintaan hearing tersebut menimbang permasalahan ini sudah menjadi kebijakan lintas sektor sehingga harus diambil sebuah pertemuan dan dibicarakan secara intens.

“Sudah sering kita temukan aduan masyarakat tentang Dokumen masyarakat yang tidak sinkron dan sering lempar kebijakan untuk mencari dasar dokumen sehingga membuat bingung. Untuk itu kita meminta kepada DPRD Inhil agar memfasilitasi pertemuan lintas sektor yang berkenaan dengan permasalahan ini,” jelas Muridi Susandi, Senin (9/11/20).

Muridi mencontohkan, dokumen masyarakat yang sering tidak sinkron tersebut yakni nama di Ijazah, Surat Nikah, Kartu Keluarga dan e-KTP tidak sama sehingga saat ingin melakukan kepengurusan dokumen sering membingungkan.

“Contoh, ada masyarakat yang memiliki dokumen surat nikah ditulis namanya Abd Razak, dan di Ijazah tertulis Abdul Razak sementara di Kartu Keluarga tertulis Razak, nah ketika ingin disamakan fokus pada 1 nama masih sering terjadi perdebatan. Pihak sekolah tidak mau merubah karena katanya Ijazah adalah dokumen tertua, lalu pihak KUA tidak bisa mengikuti Ijazah karena dokumen yang online sesuai KK dan KTP, sementara di Disdukpencapil akan menyamakan semua data sesuai dengan permintaan masyarakat.

Kebingungan ini, lanjut Muridi, harus diperhatikan dibicarakan dan didudukkan agar masyarakat bisa mendapatkan dokumen sesuai dengan kepentingannya.

“Yang mau menikah, sekolah, membuat paspor, buat SIM, sedang sakit, atau membuat surat tanah terkadang tersendat gara-gara permasalahan ini. Kita tak mau kejanggalan seperti ini terus menerus hingga tak ada ujung, terlebih lagi orang sakit kadang mau diuruskan BPJS ternyata datanya tidak online sementara Kartu Keluarga dan e-KTP sudah punya, ini juga menjadi sebuah masalah,” jelasnya.

Kendati demikian, Ketua IWO Inhil yang kerap mendengar keluhan masyarakat ini berharap agar pertemuan ini secepatnya digelar agar bisa mendapat solusi sehingga masyarakat tidak lagi kebingungan dan mengadu kesana kemari.

“Semoga bapak DPRD Inhil secepatnya menjadwalkan dan memfasilitasi pertemuan ini agar keluhan ini segera bisa disampaikan dan ditanggapi masing-masing stakeholder,” imbuhnya.

 

 

Reporter: Evrizon

Comments

Pos terkait