Divonis 6 Tahun, Hakim Juga Cabut Hak Politik Bupati Bengkalis Nonaktif

  • Whatsapp
Hakim Tetap membacakan Vonis Mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin kendati terdakwa berhalangan hadir karena sakit. Hakim menjatuhkan 6 tahun Kurungan dan denda 500 Juta Rupia oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Amril Mukminin dinyatakan terbukti bersalah menerima suap secara bertahap dari PT Citra Gading Astritama sebesar Rp5,2 milar atas proyek multiyear pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning. Atas hal itu, dia dihukum 6 tahun penjara.

Demikian terungkap pada persidangan yang dipimpin majelis hakim, Lilin Herlina di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (9/11).

Sidang tersebut digelar secara virtual dengan memanfaatkan fasilitas video teleconfrence.Dimana majelis hakim dan tim penasehat hukum terdakwa berada di ruang sidang, sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di Jakarta.

Amril sendiri tidak terlihat dalam persidangan itu. Bupati Bengkalis nonaktif yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, diketahui dalam keadaan sakit.

“Terdakwa tidak bisa menjalani sidang karena sakit. Meski begitu, kami tetap melanjutkan sidang dengan agenda pembacaan vonis,” ujar Hakim Ketua Lilin Herlina di awal persidangan. Dia mengungkapkan ketidakhadiran Amril itu diketahui dari surat keterangan sakit yang diterima JPU.

Tim PH terdakwa mulanya menyampaikan permohonan agar sidang tidak dilanjutka, namun hal tersebut ditolak. Menurut hakim, dalam KUHAP juga membenarkan dilanjutkan sidang pembacaan vonis meski tidak dihadiri terdakwa.

Majelis hakim kemudian membacakan fakta persidangan dan pertimbangan hukum secara bergantian, hingga masuk ke amar putusan. Menurut Hakim, Amril tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dengan dakwaan ke satu subsidair dan dakwaan kedua. Adapun dakwaan yang dimaksud, terkait uang gratifikasi diterima Amril Mukminin sebesar Rp23,6 miliar dari dua pengusaha pabrik kelapa sawit.

“Membebaskan terdakwa Amril Mukminin dari dakwaan kesatu subsidaer dan kedua tersebut,” ungkap Hakim Lilin Herlina.

Kendati begitu, Amril dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam proyek multiyear pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning. “Menjatuhkan terdakwa Amril Mukmin dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun,” tegas Lilin Herlina.

Selain itu, Amril juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan untuk uang pengganti kerugian keuangan negara, telah dititipkan oleh Suami Kasmarni itu penyidik KPK saat perkara itu masih dalam tahap penyidikan.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama tiga tahun terhitung selesai menjalani masa hukuman,” sebut Hakim Ketua.

Menanggapi putusan itu, JPU langsung menyatakan, banding. Mereka tidak terima lantaran terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair dan kedua.

“Izin yang mulia, dikarenakan dakwaan kedua kami dinilai tidak terbukti, maka kami langsung menyatakan banding,” sebut JPU KPK, Takdir Suhan dari Gedung Merah Putih, Jakarta.

Sejauh ini, belum ada tanggapan dari terdakwa atas putusan tersebut. Tanggapan itu diyakini akan disampaikan dalam 7 hari ke depan, apakah menerima atau menolak putusan itu.

Vonis itu diketahui sama dengan tuntutan JPU KPK yang disampaikan pada persidangan sebelumnya. Hanya saja, berbeda dalam penerapan pasal.

Sebelumnya, JPU menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua.

Dalam tuntutan, terdakwa dinyatakan terbukti menerima suap secara bertahap dari PT CGA yang diberikan melaui Triyanto sebesar Rp5,2 miliar. Uang itu agar PT CGA mengerjakan proyek multiyear pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning.

Tak hanya itu saja, Amril Mukminin menerima gratifikasi senilai puluhan miliar dari pengusaha sawit Jonny Tjoa selaku Direktur Utama (Dirut) PT Mustika Agung Sawit, serta Direktur dan pemilik PT Sawit Anugrah Sejahtera, Adyanto.

Adapun rincian uang yang diterima dari Jonny Tjoa sebesar Rp12.770.330.650, sedangkan dari Adyanto sebesar Rp10.907.412.755. Uang itu diterima Amril saat masih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dua periode, yakni 2009-2014, dan 2014-2019, serta saat menjabat sebagai Bupati Bengkalis periode 2016-2021.

Sementara, uang tersebut diberikan secara tunai dan maupun transfer ke rekening istrinya, Kasmarni di kediamannya pada Juli 2013-2019. Kasmarni menerima uang tersebut ketika masih menjabat Camat Pinggir.

Sementara terkait pencabutan hak politik Amril, disampaikan Jaksa pada sidang dengan agenda penyampaian replik atas pledoi yang disampaikan secara pribadi maupun oleh tim PH terdakwa.

“Bahwa dalam replik ini perlu kami tegaskan kembali mengenai tuntutan penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama jangka waktu tertentu terhadap terdakwa Amril Mukminin,” sebut JPU kala itu.

“Bahwa mengingat jabatan terdakwa selaku Bupati Bengkalis merupakan jabatan publik karena dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pilkada tahun 2015,” sambung dia.

Penulis: Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait