Pansus Gesa Raperda Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah

  • Whatsapp
Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi bersama Wakil Ketua Karmila Sari saat memimpin rapat dengar pendapat dengan beberapa OPD Provinsi Riau

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menargetkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah bisa disahkan dalam waktu dekat. Guna mewujudkan hal itu, panitia khusus yang terus menggesa pembahasan regulasi tersebut.

Sebelum disahkan, pansus terlebih dahulu melakukan pembahasan raperda bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Biro Ekonomi, Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau.

Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan beberapa OPD Provinsi Riau membahas mengenai proyeksi pendapatan tahun anggaran 2021

Karmila Sari mengatakan raperda ini mengatur tentang perencanaan, pengelolaan dan pengawasan investasi. Dengan begitu, dapat mendatangkan pemasukan bagi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Riau.

“Melalui perda ini diatur ketentuan penyelenggaraan investasi, pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti penasehat investasi, pengelola investasi dan pengawas investasi,” ujar Ketua Pansus Raperda Penyelenggaran Investasi Pemerintah Daerah, Senin (7/11).

Secara terperinci politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menjelaskan peran pihak terkait sebagai pengelola investasi. Di antaranya, Biro Ekonomi dibantu penasehat investasi berperan untuk melihat prospek dan potensi investasi secara menyeluruh serta melakukan evaluasi terhadap investasi yang berjalan.

Kemudian, BPKAD berperan sebagai pengelola investasi sehingga mempermudah alur pergerakan penempatan dana investasi dan peran pengawasan dilakukan oleh inspektorat.

“Kalau tidak ditentukan siapa leading sektornya, antar dinas akan saling lempar bola dan kurang fokus. Jika ini diatur, akan ada tanggung jawab pada peran masing-masing,” sebut dia.

Dalam raperda ini, hadirnya penasehat investasi akan membantu penyelenggaraan investasi pemerintah daerah. Berkaca pada Provinsi Jawa Barat yang konsern dalam investasi. Pemda di sana menggunakan 22 orang independen yang berpengalaman dalam bidang masing-masing memberi masukan dan ikut mengevaluasi penyelenggaraan investasi dan digaji per project sehingga mereka fokus dan bertanggungjawab dengan input yang mereka berikan.

“Nanti dipergub akan disertai pula syarat-syarat penasehat investasi dan bagaimana SOP penunjukannya. Ini bertujuan untuk membantu menajemen resiko supaya jangan terjadi atau memininalisir kerugian,” beber Karmila Sari.

Menyoal pengawasan, peran DPRD Riau juga akan diatur dalam regulasi tersebut. Yang mana, pihak legislator akan menerima laporan dari OPD yang menjadi leading sektor per tiga bulan tentang perkembangan investasi.

“Laporan itu harus jelas, dalam arti kata perkembangan investasi dilaporkan per tiga bulan agar kami juga dapat memonitor perkembangan investasi pemerintah daerah tersebut,” tegasnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau Eva Yuliana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan beberapa OPD Provinsi Riau membahas mengenai proyeksi pendapatan tahun anggaran 2021

Adapun roh dari penyusunan regulasi ini, yakni mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan juga akan mengadaptasi skema investasi pada PP Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Guna merampungkan pembahasan raperda ini, pansus juga akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan dalam sektor jasa keuangan, perbankan dan pasar modal. Hal itu mengingat adanya BUMD yang dimiliki Pemprov Riau bergerak pada bidang perbankan. Sehingga perda ini melihat secara keseluruhan dan menjadi jawaban dari tantangan investasi ke depan.

“Ditambah lagi adanya jalan Tol Pekanbaru-Dumai, dan mulai terbangunnya jalan tol dari Riau menuju Sumatra Barat, dan lainnya. Maka akan semakin banyak simpul-simpul perkembangan ekonomi karena perkembangan infrastuktur yang mempermudah dan mempercepat mobilisasi orang dan barang dari suatu daerah ke daerah lain,” imbuh Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau.

“Faktor ini membuat Riau semakin menarik. Apalagi potensi tol ini bisa menjadi objek kerjasama pemda dengan pihak swasta,” sambung Karmila Sari.(ADV)

Comments

Pos terkait