Khittah Negara Dalam Perlindungan Buruh

  • Whatsapp

Oleh : Fadil Aulia
(Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Beberapa waktu belakangan ini, kebijakan yang diambil oleh negara merupakan topik yang sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat secara umum dan dikalangan para buruh secara khusus. Maraknya topik tersebut diperbincangkan tidak terlepas dari kebijakan negara yang jauh dari kata perlindungan terhadap buruh.

Akhir-akhir ini nampaknya kebijakan negara sedang tidak berpihak kepada buruh, malahan sebaliknya kebijakan negara telah membuat buruh menjadi “korban” untuk kesekian kalinya.

Bermula dari RUU Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU pada beberapa minggu yang lalu. RUU yang memunculkan banyak permasalahan dari awal pembentukannya bagi kalangan buruh ini dan mendapat penolakan yang keras dari para buruh setidaknya menjadi gambaran bahwa kebijakan yang dikeluarkan negara dalam bentuk UU ini tidak berpihak dan memberikan perlindungan terhadap buruh.

Negara seolah-olah abai terhadap kepentingan para buruh. Terbaru, ditengah Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai, negara mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 bahwa tidak akan menaikkan upah minimum tahun 2021.

Terlepas dari apapun alasan yang diambil dari kebijakan tersebut tentunya Surat Edaran tersebut membuat para buruh kecewa untuk kesekian kalinya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Dua permasalahan besar bagi kalangan buruh dalam beberapa waktu belakangan ini tentunya memunculkan sebuah pertanyaan, adakah perlindungan negara terhadap buruh?

Berbicara mengenai negara dan buruh menurut hemat penulis tentunya tidak bisa dilepaskan dari konsep ketenagakerjaan. Sedikit melihat kebelakang, pada awalnya dalam konsep ketenagakerjaan di Indonesia ketika kita berbicara mengenai buruh maka kita tidak bisa mengkaitkannya dengan negara.

Negara bukanlah salah satu unsur dari pada keberadaan buruh dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Buruh hanya bisa dikaitkan atau hanya mempunyai hubungan dengan pengusaha. Dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia hubungan kerja antara buruh dan pengusaha pada awalnya merupakan sesuatu yang berada dalam ranah hukum privat yang diatur di dalam buku III KUHPerdata.

Artinya, antara buruh dan pengusaha mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian kerja asalkan hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak lain tidak boleh ikut campur tangan terhadap perjanjian kerja yang dibuat oleh buruh dan juga pengusaha tersebut sekalipun negara.

Perkembangan Konsep

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan dinamika dan persoalan yang terjadi, konsep ketenagakerjaan di Indonesia mengalami sedikit pergeseran yang mana ketika kita berbicara mengenai buruh maka kita tidak lagi hanya berbicara mengenai hubungan buruh dan pengusaha akan tetapi kita juga tidak bisa melepaskannya dari negara.

Artinya, hubungan kerja antara buruh dan pengusaha yang awalnya berada dalam ranah hukum privat, akan tetapi pada sekarang ini hubungan antara buruh dan pengusaha tersebut telah menginjakkan sebelah kakinya ke ranah hukum publik.

Dengan berkembangnya konsep tersebut, konsep ketenagakerjaan yang sudah memasuki ranah hukum publik maka tentunya negara menjadi salah satu unsur penting ketika berbicara buruh.

Keterlibatan Negara

Hadirnya negara dalam konsep ketenagakerjaan pada dasarnya tidak terlepas dari cita-cita atau khittah negara untuk memberikan perlindungan terhadap buruh. Salah satu bentuk kehadiran negara dalam konsep ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan terhadap buruh tersebut ialah dengan diawasinya setiap kebijakan yang diambil oleh pengusaha terhadap buruh.

Apabila kebijakan pengusaha melanggar hak dari pada buruh atau bertentangan dengan aturan yang ada, maka negara bisa intervensi terhadap pengusaha yang salah satunya dengan menjatuhkan sanksi terhadap pengusaha tersebut. Hal tersebut terlihat dengan diaturnya hubungan kerja antara buruh dan pengusaha dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah memuat adanya sanksi pidana.

Terlibatnya negara dalam hubungan kerja antara buruh dan pengusaha ialah tidak terlepas dari posisi yang tidak seimbang antara buruh dan pengusaha. Pada dasarnya hubungan kerja itu merupakan hubungan yg sifatnya subordinat karena adanya perintah. Karena sifatnya yang subordinat maka potensi adanya eksploitasi oleh pengusaha terhadap buruh itu besar, sehingga hal tersebut harus dihilangkan atau paling tidak dikurangi.

Dan yang dianggap mampu untuk untuk menjembatani gap atau ketimpangan hubungan antara buruh dan pengusaha itu ialah negara. Makanya negara harus terlibat dalam kaitanya dengan hubungan kerja yang terjadi antara buruh dan pengusaha. Dengan terlibatnya negara tentunya diharapkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan buruh terlindungi sepenuhnya.

Akan tetapi, meskipun konsep ketenagakerjaan di Indonesia khususnya mengenai hubungan kerja antara buruh dan pengusaha sudah mulai menginjakkan kakinya ke ranah hukum publik yang artinya adanya keterlibatan negara dalam perlindungan terhadap buruh tetap saja menurut penulis negara sampai sekarang belum hadir atau belum dapat secara penuh menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap buruh sebagaimana khittahnya.

Hal tersebut terbukti dari beberapa kebijakan yang diambil oleh negara beberapa waktu belakangan ini cenderung tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh para buruh.

Belum dapatnya negara dalam memberikan perlindungan terhadap buruh secara penuh sesuai dengan khittahnya, tentu saja tidak terlepas kondisi negara Indonesia yang berada pada fase industrialisasi.

Paradigma suatu negara pada fase industrialisasi adalah paradigma pertumbuhan. Artinya agar tujuan pertumbuhan tercapai negara akan menganak emaskan industrialisasi yang salah satunya wujudnya dengan mengundang banyak investor untuk masuk ke Indonesia. Masuknya investor ke Indonesia tentunya bukan tanpa syarat. Upah murah misalnya merupakan salah satu diantara banyaknya permintaan dari pada investor untuk masuk ke Indonesia.

Kalau kondisinya sudah seperti itu, buruhlah yang harus dikorbankan oleh negara. Keadaan tersebut tentunya membuat posisi negara bergeser 180 derajat yang tidak lagi memberikan perlindungan terhadap buruh akan tetapi memberikan perlindungan terhadap pengusaha. Hal tersebut tentunya terlihat jelas dari apa yang ada dalam RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi UU beberapa minggu belakangan ini.

Meskipun demikian, kondisi negara Indonesia yang berada pada fase industrialisasi, fase pertumbuhan, fase yang membutuhkan banyak investor/pengusaha untuk melakukan pembangunan di Indonesia seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengkhianati khittah negara dalam perlindungan terhadap buruh. Dalam keadaan apapun, mestinya buruh menjadi subyek yang harus tetap dilindungi oleh negara bukan dikorbankan.***

Comments

Pos terkait