Mantan Pegawai Dinas PU Pelalawan Dijebloskan ke Penjara, Ini Perjalanan Kasusnya

  • Whatsapp
Tersangka M Yasirwan bersama Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PANGKALANKERINCI – Kejaksaan Negeri Pelalawan menahan M Yasirwan. Dia dijebloskan ke penjara karena diduga terlibat perkara dugaan korupsi belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

M Yasirwan merupakan mantan pejabat struktural di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pelalawan. Dalam kegiatan itu, dia adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pengusutan perkara yang dilakukan Jaksa pada Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pelalawan ini dimulai pada 2019 lalu. Haluanriau.co mencoba merangkum perjalanan perkara ini.

Pada Oktober 2020, Kejari Pelalawan melakukan penyelidikan. Dalam tahap ini, Jaksa berusaha mencari peristiwa pidana. Upaya ini dilakukan dengan cara seksama.

Meyakini adanya pelanggaran, perkara ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Upaya mencari alat bukti guna mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan yang menggunakan APBD Kabupaten Pelalawan ini.

Sebanyak 21 orang saksi dan 2 ahli telah dimintai keterangan. Penyidik kemudian melakukan gelar perkara pada 6 Juli 2020. Dalam ekspos itu, penyidik berkeyakinan M Yasirwan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perkara rasuah ini.

Proses pemberkasan pun dimulai hingga dinyatakan lengkap. Pada Jumat (6/11), penanganan perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau tahap II. Sejak saat itu juga, Yasirwan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

“Penahanan dilaksanakan selama 20 hari sejak tanggal 6 hingga 25 November 2020. Tersangka dititipkan di Rutan Pekanbaru,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Andre Antonius.

BACA : Korupsi Anggaran BBM, Mantan Pegawai Dinas PU Pelalawan Dijebloskan ke Penjara

Dengan telah dilakukan tahap II, JPU kata Andre, akan mempersiapkan surat dakwaan. Itu dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

“Insya Allah, dalam waktu dekat berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan,” pungkas Andre Antonius.

Kasus ini bermula dari adanya temuan pengadaan BBM dan pelumas di Dinas PU Pelalawan yang nilainya diduga digelembungkan dan fiktif pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp4 milliar dan 2016 sebesar Rp4,7 milliar. Uang itu bersumber dari APBD Pelalawan.

Dalam kasus itu, ada penggelembungan harga dan penggunaan bukti pertanggungjawaban yang tidak benar. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang diduga mencapai Rp.1.864.011.663.

“Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkas Andre Antonius.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait