Korupsi Anggaran BBM, Mantan Pegawai Dinas PU Pelalawan Dijebloskan ke Penjara

  • Whatsapp
Tersangka M Yasirwan bersama Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PANGKALANKERINCI – M Yasirwan menjadi penghuni baru di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Mantan aparatur sipil negara di Kabupaten Pelalawan itu dijebloskan ke penjara karena diduga terlibat perkara dugaan korupsi.

“MY adalah mantan pejabat struktural pada Dinas PU Kabupaten Pelalawan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan Nophy Tennophero Suoth melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Andre Antonius, Jumat (6/11).

Dikatakan Andre, Yasirwan ditetapkan sebagai tersangka dugaan rasuah belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Dalam kegiatan itu, dia adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Lanjut dia, pengusutan perkara ini telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. Proses penyidikan dinyatakan lengkap dan perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau tahap II.

Selanjutnya, Jaksa melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. “Hari ini telah dilaksanakan penahanan sekaligus tahap II terhadap tersangka,” sebut Jaksa yang pernah bertugas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri itu.

Yasirwan, kata Andre, ditahan di Rutan Pekanbaru, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dan rapid test. Hasilnya, yang bersangkutan dinyatakan sehat dan nonreaktif Covid-19.

“Penahanan dilaksanakan selama 20 hari sejak tanggal 6 hingga 25 November 2020. Tersangka dititipkan di Rutan Pekanbaru,” kata dia.

Dengan telah dilakukan tahap II, JPU lanjut Andre, akan mempersiapkan surat dakwaan. Itu dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

“Insya Allah, dalam waktu dekat berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan,” pungkas Andre Antonius.

Kasus ini bermula dari adanya temuan pengadaan BBM dan pelumas di Dinas PU Pelalawan yang nilainya diduga digelembungkan dan fiktif pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp4 milliar dan 2016 sebesar Rp4,7 milliar. Uang itu bersumber dari APBD Pelalawan.

Dalam kasus itu, ada penggelembungan harga dan penggunaan bukti pertanggungjawaban yang tidak benar. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang diduga mencapai Rp.1.864.011.663.

“Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkas Andre Antonius.

 

Penulis : Dodi Ferdian / Anton Dalimunthe
Editor : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait