Mantan Dirut PT PER Segera Disidang

  • Whatsapp
Mantan Dirut PT PER Irhas Pradinata Yusuf digiring menuju mobil tahanan.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU -Tak lama lagi, Irhas Pradinata Yusuf akan menjalani proses persidangan. Hal itu setelah Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Utama PT Permodalan Ekonomi Rakyat yang terseret perkara korupsi ke pengadilan.

Irhas merupakan dalam dugaan rasuah fasilitas kredit bakulan di perusahaan pelat merah itu. Saat ini, dia telah dilakukan penahanan dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Penanganan perkara ini merupakan pengembangan atas tiga orang pesakitan yang sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Adapun ketiganya, yakni Rahmiwati selaku mantan Analis Pemasaran PT PER. Lalu, mantan Pimpinan Desk PMK PT PER, Irfan Helmi, dan Irawan Saryono salah satu Ketua Kelompok UMKM penerima kucuran kredit dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Yunius Zega, penyidik telah merampungkan proses penyidikan perkara ini. Selanjutnya, penanganan perkara dilimpahkan ke JPU beberapa waktu yang lalu.

Oleh JPU kemudian menyiapkan surat dakwaan. “Surat dakwaan IPY (Irhas Pradinata Yusuf, red) sudah rampung. Hari ini (kemarin, red) kami limpahkan ke pengadilan,” ujar Yunius Zega, Selasa (27/10).

Dalam waktu dekat, JPU akan mengetahui majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara itu. Begitu juga dengan penetapan jadwal sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU.

Ditambahkan dia, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum. Para jaksa itu nantinya akan membuktikan surat dakwaan tersangka Irhas.

“Ada lima JPU yang disiapkan,” kata pria yang akrab disapa Zega itu.

Diketahui, para pesakitan sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dimana perbuatan tersebut, terjadi pada 2013-2015, dalam pencairan kredit bakulan di PT PER.

Mereka melakukan penyimpangan atas penerimaan angsuran pokok dan bunga pada tujuh perjanjian kredit atas nama tiga mitra usaha terkait perjanjian kredit sebesar Rp1.298.082.000. Penyimpangan pemberian tiga fasilitas kredit baru kepada dua mitra usaha, dilakukan ketika angsuran atas fasilitas kredit sebelumnya belum lunas atau kredit macet.

Fasilitas kredit yang diterima tiga mitra usaha, ternyata tidak disalurkan ke anggota mitra usaha. Melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum pegawai PT PER, yang semestinya dibayarkan untuk angsuran fasilitas kredit.

Perbuatan para tersangka merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara/ Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar Rp.1.298.082.000. Sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugiaan negara oleh BPKP Perwakilan Riau Nomor : SR-432/PW04/5/2019 tanggal 4 Nopember 2019.

 

 

Penulis: Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait