Jendral Bintang Satu Polri Diduga Masuk Lingkaran LGBT

  • Whatsapp

HALUANRIAU.CO, JAKARTA – LGBT di Indonesia massih menjadi polemik besardan menjadi perhatian publik, namun sayang hingga saat ini belum ada aturan tegas terkait LGBT ini, sehingga masih banyak juga yang menghubungkannya dengan hak asasi manusia.

Dalam beberapa hari ini isu LGBT ini melibatkan institusi Polri dan tak tanggung tanggung oknum Polri yang terlibat praktek diduga berpangkat bintang satu, Brigjen EP.

Dikabarkan Brigjen EP sekarang sudah dalam proses pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Bahkan sudah di nonjobkan dari jabatannya. Mengejutkan lagi, keterlibatan Brigjen EP dalam praktek LGBT ini sudah lama berlangsung.

Kabar mengenai adanya jenderal polisi yang terlibat kasus LGBT sebelumnya diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.

Ia meminta Polri transparan dalam mengungkap kasus LGBT yang melibatkan perwira tinggi berpangkat Brigjen seperti yang dilakukan TNI.

“Berkaitan dengan itu, Polri harus segera membuka kasus-kasus LGBT di institusinya. Terutama mengenai Brigjen EP yang sempat ditahan Propam Polri beberapa waktu lalu,” katanya.

Menurut Neta, Polri harus transparan dalam menjelaskan indikasi LGBT di institusinya, termasuk kebenaran Brigjen EP yang sudah dilakukan penahanan oleh Propam berkaitan kasus LGBT.

Kata Neta, pada awal masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Idham Azis, institusi ini pernah menahan belasan polisi yang diduga LGBT di Propam Polri.

“Sayangnya kelanjutan kasusnya menjadi misteri, karena tidak ada kelanjutan yang transparan,” katanya.

Menurut Asisten Sumber Daya Manusia Mabes Polri, Inspektur Jenderal Sutrisno Yudi Hermawan, kasus LGBT yang menjerat Brigjen EP itu sudah ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

”Itu sudah diperiksa Div Propam,” ujar Yudi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/10).

Yudi menuturkan, Brigjen EP diproses hukum karena dinilai melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Polri juga menjatuhkan sanksi nonjob terhadap Brigjen EP hingga dirinya pensiun. ”Sudah diproses hukum,” ujar Yudi. ”Salah satu sanksi yakni nonjob (tidak diberi jabatan) sampai purna,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan bahwa penindakan personel yang terlibat LGBT diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Awi memaparkan bahwa dalam Pasal 11 huruf c aturan tersebut, dijelaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nomra nilai, nomra kearifan lokal, dan norma hukum.

 

 

Sumber: tribunnews.com

Comments

Pos terkait