Kejari Jaksel Tahan Tiga Tersangka Penyalahgunaan Kredit Bank Senilai Rp9,5 M

  • Whatsapp
Kasi Intelijen Sri Odit Megonondo turut mendampingi Kajari Jaksel Anang Supriatna, memberikan keterangan pers.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA – Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjebloskan tiga tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan kredit karyawan di salah bank cabang pembantu di BUMN yang potensi kerugian keuangan negaranya mencapai Rp9,5 miliar. Keduanya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel.

Tiga tersangka itu merupakan pihak swasta, yakni IDR selaku Direktur Utama dari PT LMS lwintuna Marik Servis, dan seorang rekannya yang berinisial DR dan PJ. Untuk dua nama yang disebutkan terakhir adalah account officer dari salah satu bank BUMN.

“Adapun yang sudah ditetapkan tersangka, hari ini juga kami tahan,” ujar Kepala Kejari Jaksel Anang Supriatna, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Sri Odit Megonondo, Kamis (21/10) petang.

Penahanan para tersangka dilakukan guna mempermudah proses penyidikan yang dilakukan. Ketiganya ditahan untuk 20 hari ke depan.

“Kita tahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel,” kata mantan Kepala Seksi Penyidikan pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut) itu.

Odit kemudian memaparkan kronologis perkara tersebut. Dikatakan dia, peristiwa rasuah itu terjadi dari periode Juni 2017 hingga Mei 2018.

“Jadi kreditnya ini ada kredit untuk pinjaman pegawai. Tetapi semua data-data itu dipinjam kemudian diajukan ke perbankan,” sebut Jaksa yang pernah menjabat Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru.

Setelah cair, kata Odit, uang tidak digunakan untuk pegawai dimaksud, melainkan digunakan untuk kepentingan perusahan itu sendiri. Pegawainya hanya dipinjam identitasnya, dan ternyata fiktif.

“Kredit itu kemudian macet. Dari hasil investigasi, kredit tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak sampai ke pihak-pihak yang terlampir. Jadi benar-benar fiktif,” lanjut Odit.

Adapun total kredit itu adalah Rp9,5 miliar. Adapun rinciannya, pada Juni 2017, dicairkan Rp6,2 miliar, 2018 cair Rp3,2 miliar.

Total nilai kredit yang dicairkan itu berpotensi menjadi kerugian keuangan negara. “Potensi kerugiannya berdasarkan hasil penghitungan kerja negara dari BPKP kurang lebih Rp9,5 miliar,” tegasnya.

“Pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” pungkas Kasi Intel.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait