Teken MoU dengan PGRI, Sektor Pendidikan Jadi Sasaran Pengamanan Kejati Riau

  • Whatsapp
Kajati Mia Amiati dan Ketua PGRI Riau M Syafi'i memperlihatkan MoU yang baru saja ditandatangani kedua belah pihak.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Kejaksaan Tinggi Riau mulai menyasar sektor pendidikan sebagai fokus pengamanan kegiatan. Tidak hanya soal bantuan operasional sekolah, sejumlah pengamanan lain juga dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik yang ada di Bumi Lancang Kuning.

Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman yang disepakati antara Kejati dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi. Memorandum of Understanding (MoU) terkait hal itu ditandatangi pada Rabu (21/10).

Menurut Kepala Kejati (Kajati) Riau Mia Amiati, pihaknya merasa bertanggung jawab dalam upaya menyukseskan pendidikan dan menjaga sekolah di Riau, salah satunya dalam pengelolaan anggaran. Jangan sampai dana yang diterima untuk pengembangan pendidikan justru diselewengkan.

“Sekarang sekolah memperoleh anggaran dana BOS dan alokasi khusus. Setelah kami evaluasi, ada beberapa ketidaktahuan dan tidaktransparanan karena tidak tahu bagaimana memilih atau menentukan pelaksanaan (kegiatan),” ujar Kajati usai penandatanganan MoU di Aula HM Prasetyo Kejati Riau.

Kajati kemudian memberi contoh. Dalam kegiatan penambahan ruang sekolah yang menggunakan anggaran negara, jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, meski pihak sekolah tidak menikmati sepersen pun, tapi bisa dijerat pidana.

“Kalau masuk korupsi, kena Pasal 55 KUHP, ikut bersama-sama melakukan perbuatan (korupsi),” sebut mantan Wakajati Riau iyu.

“Artinya menyetujui, atau memilih atau memberi petunjuk, tapi tanpa disadari tidak menikmati serupiah pun, tapi ada kerugian negara. Sehingga terancam hukuman dengan pelaku utamanya,,” sambung Kajati menjelaskan.

Oleh karena itu, pihaknya kemudian berkomunikasi dengan PGRI agar bersinergi. Apalagi guru adalah profesi yang mulia dalam pengembangan pendidikan.

“Ada juga Jaksa nakal, itu jadi pelajaran bagi kami. Karena itu kami bersinergi dengan guru,” sebut wanita berhijab itu.

Kendati ke depannya ada pendampingan dari Korps Adhyaksa, bukan berarti kepala sekolah kebal hukum. Tidak hanya korupsi, jika guru melakukan tindak pidana umum, seperti menggelapkan barang milik orang lain tetap diproses hingga ke pengadilan.

“Harus diingat, ada undang-undang yang tidak bisa diabaikan. Kalau guru atau disdik (Dinas Pendidikan,red) nakal, ya tetap saja kami proses sesuai ketentuan hukum berlaku,” tegas Mia.

Meski begitu, kata Mia, ada yurisprudensi yang menyatakan guru tidak bisa dipidana jika memukul siswa di dalam kelas, seperti kasus di Majalengka. Namun, bukan berarti guru bebas melakukan kekerasan terhadap siswa tapi harus ada kepatutan dalam mendidik anak.

Di tempat yang sama, Ketua PGRI Provinsi Riau, M Syafi’i menyampaikan rasa bangga guru bekerja sama dengan Kejati Riau. Dengan kerja sama ini profesi guru akan terlindungi dalam aspek yang benar-benar bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ada 100 ribu lebih guru di Riau. Ini tonggak sejarah,” kata Ketua PGRI termuda di Indonesia itu.

“(Kerja sama) ini suatu kebanggaan kita antara PGRI Riau dan Kejati Riau. Sama-sama berkeinginan melindungi pendidik dan pendidikan di Riau,” kata Syafi’i.

Syafei menyadari, masih ada faktor-faktor eksternal yang tidak dipahami para guru karena bukan bidang kerjanya. Dia berharap melalui kerja sama dengan Kejati Riau dapat membimbing para guru.

“Profesi adalah profesi mulia. Dalam pelaksanaan kadang ada faktor eksternal yang tak dipahami atau tidak sesuai bidang. Ini harus dimaksimalkan dengan memberikan informasi dan bimbingan oleh aparat hukum,” pungkas Syafi’i.

Diketahui, penandatanganan MoU itu turut disaksikan Wakajati Riau Daru Tri Sadono, para asisten, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) serta Kepala Seksi (Kasi) Intelijen dan Pidana Khusus (Pidsus) se-Riau. Sementara itu, sejumlah pengurus PGRI Provinsi Riau, PGRI kabupaten/kota se-Riau juga menghadiri kegiatan tersebut.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait