Korupsi Dana Kerja Sama Media, Mantan Sekwan Rohil Dituntut Lebih Tinggi dari Mantan Dua Bawahannya

  • Whatsapp
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Herlina Samosir.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Syamsuri dituntut 20 bulan penjara. Tuntutan pidana terhadap mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir itu lebih tinggi dibandingkan dua pesakitan lainnya, Mazlan dan Riris Opat Juliana Simanjuntak.

Ketiganya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi penyimpangan dana kegiatan kerja sama informasi media massa pada Sekretariat DPRD Rohil Tahun Anggaran (TA) 2016-2017. Dua terdakwa yang disebutkan terakhir merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Rohil.

BACA : Kerugian Negara Dugaan Korupsi Dana Kerja Sama Media di Setwan Rohil Telah Nihil, Nasib Para Terdakwa?

Ketiganya telah menjalani proses persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Sudah dibacakan (tuntutan pidana) pada Kamis (15/10),” ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Rohil, Herlina Samosir, Jumat (16/10).

Dikatakan dia, pembacaan tuntutan dilakukan pada persidangan yang digelar secara daring di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang diketahui Mahyudin. Para terdakwa, menurut Jaksa, terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

“Dinilai bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Siak itu.

BACA : Para Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Kerja Sama Media di Setwan Rohil Titipkan Kerugian Negara Rp307 Juta

Herlina lalu menyampaikan tuntutan pidana terhadap para terdakwa. Terhadap Syamsuri dituntut selama 1 tahun dan 8 bulan penjara, denda Rp50 juta subsider 3 bukan kurungan. Dua lainnya, dituntut 1 tahun dan 6 bulan penjara, dengan besaran denda sama dengan Syamsuri.

Ketiganya tidak dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp892.875.000. Pasalnya mereka telah menitipkan uang tersebut ke rekening penitipan Kejari Rohul saat perkara masih bergulir di persidangan.

“Sidang berikutnya digelar pada awal November (2020). Agendanya penyampaian pledoi (nota pembelaan,red) dari terdakwa,” pungkas Herlina.

Dalam surat dakwaan, ketiga terdakwa yang merupakan mantan Pejabat Pengadaan serta Bendahara di Setwan Rohil dinyatakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan itu, dilakukan para terdakwa sejak Januari 2016-Januari 2017 lalu.

Dalam pada tahun itu, Sekwan Rohil menganggarkan program pelayanan administrasi perkantoran seperti pengadaan buku perundang-undangan. Lalu, kerja sama dengan media massa antara lain publikasi, kerja sama media cetak serta online.

Dari program ini, lima item kegiatan dengan anggaran Rp2,4 miliar lebih sepakat untuk menutup uang persediaan sebesar Rp1,6 miliar. Terhadap dana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dibayarkan oleh para terdakwa. Namun, mereka membuat laporan pertanggung jawaban fungsional tahun 2016 seakan-akan ada pembayaran atas kegiatan tersebut.

Berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Riau ditemukan kerugian negara Rp892 juta.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait