Polisi Bungkam Aksi Buruh Karena Pandemi, Bagaimana dengan Pilkada

  • Whatsapp
Salah satu aksi buruh yang dilakukan di Sumatera Utara (net)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA – Kapolri telah mengeluarkan surat telegram yang berisi larangan terhadap aksi demo para buruh di seluruh penjuru tanah air. Akibatnya seluruh aksi yang digelar buruh pasca disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja dihadang aparat berbaju coklat tersebut.

Bahkan penghadangan langsung dilakukan saat buruh akan berangkat dari titik kumpul mereka.

Adapun, surat bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tersebut ditandatangani As Ops Kapolri Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis tertanggal 2 Oktober 2020.

Learn more Isinya berupa 12 perintah Kapolri kepada jajaran untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa (unras) dan mogok kerja buruh pada tanggal 6-8 Oktober 2020 dalam rangka penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, alasan dari keluarnya telegram tersebut adalah keselamatan rakyat yang merupakan hukum yang tertinggi atau “salus populi suprema lex esto”.

“Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid,” ucap Argo melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

“Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya,” kata dia.

Penerbitan surat telegram itu mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan ( Kontras). Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti berpandangan, pandemi Covid-19 yang dijadikan alasan untuk melarang aksi para buruh bertentangan dengan sejumlah kebijakan pemerintah misalnya, Pilkada Serentak 2020.

“Hal itu sebenarnya tidak apple to apple ataupun tidak setara dengan bagaimana pemerintah memperbolehkan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan lainnya yang juga bertentangan dengan penanganan Covid-19 itu sendiri,” kata Fatia dalam konferensi pers virtual, Selasa (6/10/2020).

“Seperti mengadakan konser pilkada ataupun tetap memutuskan untuk mengadakan pilkada pada tahun ini,” tuturnya.

Ia mengatakan, kebebasan berekspresi para buruh tercederai dengan adanya telegram tersebut. Menurut Fatia, publik terpaksa turun ke jalan karena keputusan pemerintah yang tidak didasari pada kepentingan masyarakat.

Kontars menilai penanganan terhadap aksi demontrasi seharusnya tidak menggunakamn cara cara eksesi Meskipun, diakuinya bahwa kerumunan berpotensi menimbulkan klaster penyebaran Covid-19 baru.

“Di mana sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan cara-cara tertentu dan tidak perlu melakukan atau meluncurkan tindakan-tindakan eksesif, seperti surat telegram atau pengawasan di beberapa kanal-kanal atau pusat-pusat industri seperti yang dilakuakn aparat kepolisian dan TNI hari ini,” tutur Fatia.

Pilkada Jalan Terus

Sejumlah pihak telah menyuarakan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda mengingat pandemi masih berlangsung. Permintaan penundaan pilkada yang terbaru datang dari Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menanggapi adanya tiga calon kepala daerah yang meninggal lantaran terinfeksi Covid-19.

Bambang meminta pemerintah mempertimbangkan penundaan pilkada apabila korban dan pelanggar protokol kesehatan selama tahapan pemilihan terus meningkat.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pihaknya tidak bisa memutuskan penundaan pilkada secara sepihak. Berdasarkan kesepakatan terakhir antara KPU, pemerintah dan DPR, kata Raka, diputuskan bahwa Pilkada 2020 akan tetap dilanjutkan.

“Ketika belum ada perubahan tentang ketentuan di dalam Perppu tadi yang saya sampaikan, kemudian mencermati juga hasil RDP (rapat dengar pendapat) di Komisi II terakhir, saya kira itu (Pilkada) tetap dilangsungkan,” ucap Raka kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Saat ini, tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki masa kampanye. Sejumlah pihak pun telah mengingatkan pasangan calon agar mematuhi protokol kesehatan selama pilkada. Kapolri juga telah mengeluarkan maklumat, di mana salah satu poinnya mewajibkan penyelenggara, peserta, dan pihak terkait menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pilkada.

Namun, pada kenyataannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan selama 10 hari masa kampanye. “Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota,” kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

 

 

Sumber: kompas.com

Comments

Pos terkait