Terkait Karhutla, Ini Saran Fadil Nandila untuk Penerusnya di Jikalahari

  • Whatsapp
Bersama Tim Pemadam Karhutla, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi turut melakukan pemadaman api di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis, belum lama ini.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau diminta untuk berkerjasama dengan pemerintah dalam upaya mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Bumi Lancang Kuning. Bukan membuat framing seolah-olah pemerintah takut terhadap korporasi dalam persoalan kejahatan lingkungan itu.

Hal itu sebagaimana disampaikan Fadil Nandila, Sabtu (3/9). Fadil sendiri pernah menjabat selaku Wakil Koordinator Jikalahari, tepatnya pada periode 2011-2013.

“Saya melihat, Jikalahari melakukan framing institusi pemerintah, kepolisian, takut terhadap korporasi, serta sudah terbeli oleh korporasi,” ujar Fadil yang hingga kini masih aktif sebagai pemerhati lingkungan hidup.

Dikatakan Fadil, penerusnya di lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu sedang membangun gerakan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Menurutnya, hal itu kurang elok.

Jika institusi kepolisian di-framing tidak mampu menegakkan hukum, maka akan terjadi ketidakpercayaan publik kepada hukum. Jika itu terjadi, kata dia, Indonesia sebagai negara hukum juga akan runtuh.

Fadil menyampaikan, tidak mungkin seorang Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, main-main dalam penegakkan hukum kasus karhutla. Menurutnya, ide membuat aplikasi dashboard Lancang Kuning yang kemudian diadopsi menjadi Lancang Kuning Nusantara, membuktikan keseriusan mantan Deputi Siber pada Badan Intelijen Negara (BIN) itu dalam mengatasi karhutla.

“Dari mana Jikalahari tahu Polda Riau tak melakukan proses penyelidikan kasus karhutla di Riau?,” sebut Fadil mempertanyakan.

“Sebaiknya, Jikalahari berdiskusi dengan motivasi penegakan hukum, dan harus menyadari kepolisian memiliki prosedur kerja proses hukum,” sambungnya.

Disampaikannya, upaya yang disebutkannya di atas pernah dilakukan Jikalahari dalam kurun waktu 2006 hingga 2008. Saat itu, Jikalahari berkolaborasi dengan Polda Riau dalam penegakan hukum illegal logging.

Diharapkannya, Jikahari sekarang harus merawat kerja sama dengan institusi pemerintah. Bukan sebaliknya, mempromosikan ketidakmampuan dan mengkapitalisasinya demi keuntungan diri sendiri.

“Karena menyalahkan saja atau promosi ketidakmampuan institusi pemerintah, tidak akan menyelesaikan masalah karhutla lahan gambut di Riau,” imbuh dia.

Dalam kesempatan itu Fadil menyarankan, penerusnya di Jikalahari dan Polda Riau mendiskusikan hal ini, bukan sebaliknya dengan meminta Kapolri menegur Kapolda Riau dengan motif menggiring opini pemerintah, hingga seolah-olah Kapolri hingga Presiden pun takut pada korporasi.

Terakhir dia menyebut, dari data diperolehnya, selama Polda Riau dinakhodai Irjen Pol Agung Setya menjabat Kapolda Riau, ada sebanyak 56 kasus karhutla ditangani, dimana 2 korporasi turut diusut.

Sementara jumlah tersangka ada 65 orang. Dari jumlah itu, 56 orang dari 50 perkara telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan.

Sebelumnya, Jikalahari mengeluarkan siaran pers yang pada intinya mendesak Kapolri Jendral Idham Aziz segera menempeleng Kapolda Riau karena sudah 100 hari paska kebakaran, PT Arara Abadi belum juga ditetapkan menjadi tersangka karhutla.

Kapolri menyebut kata tempeleng saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI terkait pembubaran aksi unjuk rasa mahasiswa di perempatan Mapolda Sulawesi Tenggara yang tak sesuai SOP Polri.

“Kapolri menempeleng Kapolda Riau berupa mengevaluasi kinerja penegakan hukum karhutla terhadap korporasi HTI yang diistimewakan oleh Polda Riau,” kata Made Ali, belum lama ini.

“Padahal 2019 korporasi yang lahannya dibakar langsung disegel Polda Riau, yaitu PT SSS, PT TI, PT TKWL, PT AA, PT WSSI, PT GH, dan PT AP,” sambung Koordinator Jikalahari itu.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait