Anggota DPRD Inhu Ungkap Penyebab Penolakan APBD Perubahan 2020

  • Whatsapp
Suharyanto (kiri), Dodi Irawan (kiri)

HALUANRIAU.CO, RENGAT – DPRD Kabupaten Indragiri Hulu akhirnya memutuskan untuk menolak atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Inhu tahun 2020 menjadi Ranperda.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang telah dilaksanakan Selasa (30/9) mengambil keputussan untuk menolak atau tidak menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Inhu tahun 2020.

Sebanyak lima fraksi dari tujuh fraksi di DPRD Inhu menyatakan menolak anggaran perubahan tersebut. Fraksi Gerindra, PKB, PKS, PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat Karya Nurani Persatuan dalam pernyataan pendapat akhir fraksi yangg disampaikan oleh juru bcara Badan Anggaran, Suharto menyatakan menolak RAPBD-P tersebut menjadi Perda.

Sementara dua fraksi yang menerima adalah fraksi Golkar dan Fraksi Amanat Nasional Demokrasi Persatuan Indonesia.

Ternyata banyak hal yang menjadi pertimbangan 22 orang anggota DPRD Inhu untuk tidak menerima Ranperda tersebut. Ketidaktaatan Pekab Inhu dalam memberikan laporan realisasi semester 1 APBD Inhu 2020, banyak perubahan anggaran yang terjadi pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang tidak lagi sesuai dari yang disahkan pada November 2019 lalu.

“Kita melihat banyak yang berubah dari anggaran yang ada sebelumnya yang telah tertuang dalam RKA, namun dibandingkan dengan apa yang terjadi saat pelaksanaan seperti yang tertuang dalam Daftar Penerima Anggaran (DPA) berbeda dari sebelumnya, ungkap ketua Komisi IV DPRD Inhu Suharianto SH.

Herannya lagi kata Suharianto, saat perubahan tersebut dipertanyakan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak satupun mengaku mengetahui adanya perubahan anggaran tersebut.”Heran juga, mereka jalankan anggaran tapi mengaku tidak tahu ada anggaran mereka yang berkurang atau bertambah.

Sementara itu Ketua Fraksi PKB, Dodi Irawan menyatakan bahwa DPRD bukan tidak memikirkan masyarakat. Namun apa yang dilakukan tersebut adalah untuk masyarakat, agar tidak ada penyalahgunaan anggaran yang mana PABD tersebbut adalah untuk rakyat.

Dikatakan Dodi dari pembahasan pada tingkat komisi yang dilakukan oleh anggota fraksi PKB termasuk dirinya, memang banyak ditemukannya kejanggalan. “Ada OPD yang dananya bertambah, ada pula OPD yang mengalami pengurangan anggaran, tegasnya.

Menurutnya, anggaran juga banyak yang tidak berpihak kepada masyarakat. Sebagai contoh anggaran yang ada pada dinas Ketahanan Pangan hanya Rp 250 Juta, sementara Dinas pertanian miliaran. “Harusnya dinas ketahanan pangan mendapatkan porsi anggaran yang besar karena memang langsung bersentuhan dengan kebutuhan pokok masyarakat langsung, tegasnya lagi.

Menurutnya juga, harusnya Dinas Koperasi dan UMKM juga mendapatkan porsi anggaran yang tinggi karena terkait pada perekonomian masyarakat. Namun saat ditanyakan OPD, bahwa sudah ada anggaran bantuan dari Pemerintah Pusat.”Itukan yang pemerintah pusat, yang APBD yang harusnya milik masyarakat Inhu mana keberpihakannya kepada UMKM, tambahnya.

Kemudian dicontohkannya, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Inhu. Saat ini tengah dilakukan belajar dari rumah atau daring di sekolah-sekolah. Namun dalam pengajuannya oleh OPD tersebut, tidak ada anggaran penunjang daring seperti bantuan pulsa atau paket internet.

Herannya lagi, Ucap Dodi, untuk pembuatan penyusunan APBD Ini, mereka sanggup meminta 1,2 miliar, padahal hanya untuk honor tim dan penjilidan saja. Sementara seperti tadi bahwa anggaran Dinas Ketahanan Pangan hanya mendapatkan Rp 250 juta.

“Banyak hal lain lagi yang membuat kami harus melaukan penolakan terhadap APBD Perubahan tersebut, tambahnya lagi.

 

 

Penulis: EBP

Comments

Pos terkait