Kerugian Negara Dugaan Korupsi Dana Kerja Sama Media di Setwan Rohil Telah Nihil, Nasib Para Terdakwa?

  • Whatsapp
Kajari Gaos Wicaksono didampingi Kasi Pidsus Kejari Rohil Herlina Samosir menerima pelunasan pengembalian uang pengganti kerugian keuangan negara perkara.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Para terdakwa dugaan korupsi dana kerja sama media di Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang diduga ditimbulkan dalam perkara itu. Uang itu dititipkan Kejaksaan Negeri setempat.

Adapun terdakwa dalam perkara itu, yakni mantan Sekretaris DPRD Rohil, Syamsuri. Dua terdakwa lainnya adalah Mazlan selaku Pejabat Pengadaan, dan Riris Opat Juliana yang merupakan Bendahara di Setwan Rohil.

Para pesakitan itu sebelumnya telah mengembalikan uang sebesar Rp307 juta dari total keseluruhannya sebesar Rp892.875.000 berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau. Uang ratusan juta itu dititipkan keluarga para terdakwa pada Rabu (2/9) lalu.

Terhadap sisanya, telah dilunasi pada Senin (28/9), beberapa hari jelang pembacaan amar tuntutan. Sama seperti sebelumnya, pelunasan itu juga disampaikan para terdakwa melalui keluarganya.

“Kita telah menerima penitipan untuk pelunasan kerugian keuangan negara sebesar Rp298.875.000. Pengembalian telah 100 persen sesuai dengan penghitungan BPKP Provinsi Riau,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Rohil, Gaos Wicaksono, Senin siang.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Rohil, Herlina Samosir menambahkan, pihak keluarga dari para terdakwa yang mengantarkan uang tersebut ke Kantor Kejari Rohil. Penitipan itu dilakukan saat perkara masih bergulir di persidangan.

“Uang tersebut telah disetorkan ke rekening penitipan Kejari Rohil,” ungkap Herlina saat dihubungi terpisah.

Lanjut Herlina, proses persidangan perkara itu telah menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Selanjutnya, agenda persidangan adalah pembacaan amar tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Dalam waktu dekat, kita akan membacakan tuntutan,” lanjut mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Siak itu.

Dengan adanya penitipan kerugian negara ini, tentu akan menjadi pertimbangan pihaknya dalam menjatuhkan tuntutan pidana. Diyakini, majelis hakim juga akan mempertimbangkan hal tersebut.

“Jika dinyatakan bersalah dan inkrah, kita setor ke kas daerah atau negara,” pungkas Jaksa wanita yang pernah bertugas di Kejari Pekanbaru itu.

Dalam surat dakwaan, ketiga terdakwa yang merupakan mantan Pejabat Pengadaan serta Bendahara di Setwan Rohil dinyatakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan itu, dilakukan para terdakwa sejak Januari 2016-Januari 2017 lalu.

Dalam pada tahun itu, Sekwan Rohil menganggarkan program pelayanan administrasi perkantoran seperti pengadaan buku perundang-undangan. Lalu, kerja sama dengan media massa antara lain publikasi, kerja sama media cetak serta online.

Dari program ini, lima item kegiatan dengan anggaran Rp2,4 miliar lebih sepakat untuk menutup uang persediaan sebesar Rp1,6 miliar. Terhadap dana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dibayarkan oleh para terdakwa. Namun, mereka membuat laporan pertanggung jawaban fungsional tahun 2016 seakan-akan ada pembayaran atas kegiatan tersebut.

Berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Riau ditemukan kerugian negara Rp892 juta.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait