Eksepsi, Terdakwa Korupsi di Setdakab Kuansing Persoalkan Audit PKN

  • Whatsapp
Sidang penyampaian eksepsi pada sidang dugaan korupsi 6 Kegiatan di Setdakab Kuansing, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.(Dodi Ferdian)

HALUANRIAU, PEKANBARU – Terdakwa dugaan korupsi enam kegiatan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan eksepsi, Selasa (15/9). Salah satu poin dalam nota keberatan atas dakwaan Jaksa itu adalah terkait audit penghitungan kerugian negara.

Sidang itu digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Dimana majelis hakim yang diketuai Faisal berada di sana bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasehat Hukum (PH) para terdakwa.

Pesakitan sendiri berada di sel tahanan Polsek Kuantan Tengah. Persidangan dilaksanakan dengan skema video teleconfrence.

Ada lima orang terdakwa dalam perkara ini. Mereka adalah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kuansing, Muharlius. Ia merupakan selaku Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan tersebut. Lalu, Kabag Umum Setdakab Kuansing, M Saleh merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Rutin, Verdy Ananta.

Kemudian, mantan Kasubbag Kepegawaian Setdakab Kuansing dan selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Hetty Herlina, dan Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing, Yuhendrizal merangkap PPTK pada kegiatan makanan dan minuman tahun 2017 lalu. Kelima berada di aula Polsek Kuantan Tengah.

Usai persidangan, Suroto menyampaikan sejumlah poin penting dalam eksepsi yang disampaikannya. Salah satu poinnya, pihaknya mempertanyakan audit PKN yang digunakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing dalam penyidikan perkara itu.

Audit PKN itu dituangkan dalam surat dakwaan. Ini lah kemudian yang dipersoalkan pengacara dari terdakwa Muharlius, Hetty Herlina, dan Yuhendrizal itu.

Dikatakannya, dakwaan JPU memuat dua nilai kerugian negara. Pertama berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 dengan kerugian negara Rp7 miliar, kedua kerugian berdasarkan penghitungan ahli dari Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah (Sulteng).

“LHP BPK dan ahli itu berbeda nilai kerugian negaranya. Ini membuat dakwaan JPU tidak jelas sehingga merugikan terdakwa dalam menyampaikan pembelaan nanti,” ujar Suroto.

Dalam poin 28 dakwaan JPU, sambung Suroto, hitungan kerugian negara versi ahli adalah Rp10 miliar. Hanya saja tidak dirincikan kerugian itu dari perbuatan mana saja.

“Karena JPU menyebut ada enam item kegiatan, seharusnya dirincikan satu kegiatan itu kerugiannya sekian,” kata Suroto.

Sewaktu perkara ini mulai diusut, pedoman penyidik Kejari Kuansing adalah LHP BPK yang menyatakan kerugian negara Rp7 miliar lebih kurang. Namun dalam dakwaan, Suroto menyebut JPU lebih mengutamakan perhitungan kerugian versi ahli.

Menurut Suroto, menyampingkan LHP BPK bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar. Pasalnya perhitungan kerugian negara dibentuk badan pemeriksa, dalam hal ini yang berwenang adalah BPK.

Hal serupa juga diatur Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. Kata Suroto, kerugian negara harus nyata dan perhitungannya dilakukan BPK atau akuntan publik yang telah ditunjuk.

“Namun dalam dakwaan JPU, LHP BPK justru dikesampingkan,” ucap Suroto.

Suroto berharap majelis hakim mengabulkan eksepsi terdakwa. Karena menurut Suroto, menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum.

Kalaupun hakim menolak, Suroto berharap pembuktian dalam perkara ini menggunakan LHP BPK, bukan ahli yang digunakan JPU.

“Pengacara terdakwa lain juga menyampaikan hal sama,” kata Suroto.

Suroto juga menyampaikan, para terdakwa sudah disidang Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (PTPTGR).

“Jadi untuk Rp7 miliar yang belum dikembalikan itu sudah ada penyerahan surat tanah dan surat kuasa jual,” jelas dia.

Artinya, terang Suroto, aset-aset para terdakwa bakal dilelang apabila kerugian negara tadi tidak dikembalikan. Hasil lelang ini diserahkan kepada negara untuk menutupi kerugian dalam kegiatan tersebut.

“Dibebankan kepada masing-masing terdakwa, intinya sudah ada penyelesaian,” imbuh Suroto.

Terkait hal ini, Roni Saputra mengatakan, pihaknya akan mempelajari eksepsi para terdakwa. Selanjutnya, mereka akan memberikan tanggapan.

“Akan kita pelajari eksepsi itu. Kita akan menyampaikan tanggapan atas eksepsi itu pada pekan depan,” singkat JPU yang juga menjabat Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kuansing itu.

Sebelumnya, kelima terdakwa telah menjalani sidang perdana pada Jumat (4/9) kemarin. Adapun agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan oleh JPU.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, dugaan korupsi itu bersumber dari APBD Kuansing TA 2017 sebesar Rp13.300.650.000. Enam kegiatan itu meliputi, kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat dengan anggarannya sebesar Rp7.270.000.000.

Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rp1,2 miliar, kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni sebesar Rp1.185.600.000, dan kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp960 juta.

Kegiatan kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam sebesar Rp725 juta, dan kegiatan penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp1.960.050.000.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran kegiatan itu tak sesuai peruntukkan berdasarkan temuan BPK dimana ada Rp10,4 miliar diselewengkan.

Bahkan ada sejumlah uang mengalir ke Bupati Kuansing Mursini, mantan Ketua DPRD Kuansing Musliadi dan mantan anggota DPRD Kuansing Rosi Atali dan lainnya.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait