Daerah Masuk Zona Merah Penyebaran Covid-19, Ahli Epidemologi: Seharusnya WFH 75 Persen Untuk Seluruh Instansi

  • Whatsapp
Wildan

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Ahli Epidemologi Indonesia, menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Kota yang masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19, untuk melaksanakan work from home (WFH), 75 persen terhadap pegawai yang ada di seluruh instansi perkantoran Pemerintahan. Mengingat semakin tingginya penyebaran kasus positif klaster keluarga dan perkantoran.

Ketua Perhimpunan Ahli Epidemologi Indonesia (PAEI) Riau, dr Wildan Asfan Hasibuan, mengatakan, perlu diberlakukan WFH sesuai dengan zona yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Mentri Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Mengingat meningkat signifikas kasus positif di Riau.

“Sesuai dengan edaran Menpan nomor 67 tahun 2020, kalau zona merah itu 75 persen work from home, kalau sona oranye 50:50, kalau zona kuning 25 persen work from home, zona hijau nol persen semua kerja,” ujar dr Wildan, Senin (14/9).

“Termasuk di Pekanbaru sudah seharusnya, kan di 6 Kabupaten Kota di Riau masuk zona merah. Harusnya cuma 25 persen yang masuk kantor ini, 75 persen kerja dirumah sesuai edaran Menpan RB itu. Itu berlaku semua ASN kan, semua pegawai negri di kantor pemerintah,” tegasnya.

Dijelaskan Wildan, terjadinya peningkatan kasus positif Covid-19 di Riau, selain dari swab masal dan mandiri, juga pasca libur bersama yang panjang. Sehingga banyak masyarakat yang keluar kota, dan juga orang yang masuk ke Riau, dan membawa kasus positif yang menularkan kepada orang-orang terdekat.

“Itukan peningkatan ini dimulai dengan adanya cuti-cuti bersama peningkatan bertambah, disitulah mulai naik-naik. Tapi dalam dua minggu ini bisa turun, karena yang naik inikan sudah 7 minggu, tapi mudah-mudahan hari ini saya lihat ada penurunan,” jelasnya.

Untuk menekan kembali angka penurunan covid-19, kata Wildan, perlu menjalankan peraturan yang sudah dikeluarkan. Dengan menjalankan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kini diganti menjadi PSBB Kecil atau PSBK. Termasuk menerapkan sanksi hukum yang telah dikeluarkan dan jangan sampai lengah, harus ada penegasan.

“Kalau semua Kabupaten Kota bergerak menjalankan PSBM, dengan kampanye 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) atau pak walikota mengatakan 4 M, ditambah dengan menghindari kerumunan, mudah-mudana kita bisa bersama-sama. Dan penegakan hukum yang paling penting, kan yang di Jakarta itu yang tidak jalan itukan penegakan hukumnya sama saja bohong,” katanya.

Disinggug mengenai Pemko Pekanbaru yang hanya menerapkan PSBM hanya untuk satu Kecamatan Tampan saja dalam 14 hari kedepan, menurut Wildan masih kurang. Dan sebaiknya PSBM diberlakukan semua Kecamatan, dengan waktu satu minggu, karena Pekanbaru masuk dalam zona merah. Dengan menerapkan satu kecamatan saja, akan terlambat dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19.

“Di Pekanbaru dimulai Tampan, takutnya saya menilai terlambat nanti kalau hanya satu Kecamatan dibuat dua minggu untuk evaluasi. Tapi kalau evaluasinya mingguan, tidak ada perubahan yang signifikan tidak hanya disatu kecamatan sebaiknya dikembangkan di Kecamatan lain, pusat kehidupan yang paling banyak di pusat kota ini,” tutupnya.

 

 

Reporter: Nurmadi

Comments

Pos terkait