KPK Yakini Alat Bukti Kuat Jerat Amril Mukminin

  • Whatsapp
Suasana persidangan terdakwa Amril Mukminin pada pekan kemarin.(Dodi Ferdian)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Pembuktian dakwaan dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Amril Mukminin diyakini segera rampung. Dari alat bukti yang dihadirkan ke persidangan, diyakini dapat menjebloskan Bupati Bengkalis nonaktif itu ke penjara dalam waktu yang cukup lama.

Adapun alat bukti itu berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Semua itu dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

JPU menyebutkan bahwa Amril Mukminin merupakan terdakwa dugaan suap dan gratifikasi. Jumlahnya beragam. Ada yang Rp5,2 miliar, dan ada juga sebanyak Rp23,6 miliar lebih.

Untuk nilai yang pertama, disinyalir berasal dari PT Citra Gading Astritana (CGA) dalam proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, Bengkalis. Terkait hal itu, telah bergulir beberapa kali di persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi diyakini telah rampung.

PT CGA merupakan kontraktor pelaksana proyek Jalan Duri-Sei Pakning. Perusahaan yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) itu memberikan uang kepada Amril Mukminin dengan nilai total Rp5,2 miliar.

Adanya penerimaan uang ini termaktub dalam dakwaan kesatu primair. Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara dalam dakwaan kedua dinyatakan bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Bengkalis periode 2014 -2019, dan Bupati Bengkalis 2016-2021 telah menerima gratifikasi berupa uang setiap bulannya dari pengusaha sawit di Negeri Sri Junjungan. Dari pengusaha Jonny Tjoa sebesar Rp12.770.330.650 dan dari Adyanto sebesar Rp10.907.412.755.

Uang puluhan miliar rupiah itu diterima langsung oleh istri terdakwa, Kasmarni baik secara tunai maupun melalui ditransfer dalam kurun waktu enam tahun.

Uang yang diterima terdakwa secara tunai maupun ditransfer ke rekening bank atas nama Karmarni pada Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening 4660113216180 dan nomor rekening 702114976200. Uang itu diterima terdakwa di kediamannya pada Juli 2013-2019.

Penerimaan uang yang merupakan gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja. Hal ini, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU dan merupakan pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku anggota DPRD Bengkalis dan selaku Bupati Bengkalis 2016-2021.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pembuktian dakwaan kedua itu telah dimulai sejak Kamis (27/8) kemarin. Usai persidangan saat itu, Takdir Suhan mengatakan, pihaknya optimis dengan sejumlah alat bukti yang sudah dikantongi dan dihadapkan ke persidangan.

“Kami sebagai tim JPU yakin, semua alat bukti sejak awal sidang khususnya pembuktian saksi sampai dengan minggu depan jika tidak ada kendala,” ujar salah satu anggota Tim JPU dari KPK itu.

“Itu kami yakini, kami sudah maksimal dalam melakukan pembuktian dalam kasus ini,” sambung dia.

Keyakinannya itu bukan tanpa alasan. Terkhusus dalam pembuktian dakwaan terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh terdakwa Amril Mukminin.

“Apalagi, banyak yang, mohon maaf bukan menyimpulkan. Terkait perjanjian, dokumen yang kami tampilkan pun, bagi kami sudah kuat dalam pembuktian untuk terdakwa Amril. Khususnya pasal gratifikasi buktikan,” yakin JPU KPK yang juga memegang perkara dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR dengan terdakwa mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan itu.

Lembaga antirasiuah, kata dia, akan fokus terlebih dahulu dalam penanganan perkara yang sekarang bergulir. Apakah nanti ada pengembangan dari perkara tersebut, itu tergantung fakta-fakta persidangan yang diputuskan dalam sidang dengan agenda pembacaan vonis nantinya.

“Bagaimana pun fakta-fakta sidang yang muncul, nanti kita gabungan, kita analisa dalam tuntutan,” kata dia.

“Finalnya nanti di (sidang) putusan. Sama-sama kita simak sampai putusan. Kami yakini fakta sidang yang sudah kami tampilkan bisa meyakinkan majelis hakim,” sambung Takdir Suhan.

Dia mengungkapkan, jika nantinya sudah ada putusan, maka itu bisa menjadi alat bukti baru bagi KPK.

“Saat ini kita fokus dulu dalam pembuktian suap dan gratifikasi. Tidak menutup kemungkinan ke depan apabila ada data, ada alat bukti, misalnya salah satu putusan pengadilan, tidak tertutup kemungkinan ada hal lain yang bisa kami ungkap lagi,” beber dia.

Terkhusus soal dugaan gratifikasi, pihaknya meyakni memiliki alat bukti yang cukup untuk dibuktikan di persidangan.

Karena sempat beredar di beberapa media, uang puluhan miliar itu menurut terdakwa lewat penasehat hukumnya, merupakan murni bisnis. Uang itu katanya juga sudah dilaporkan ke KPK sebagai bagian dari hasil kerja pribadi.

“Jadi alibi-alibi itu, jika memang ada buktinya disampaikan di depan sidang. Jadi jangan hanya sebatas wacana. Bagaimana pun, kalau punya data, disajikan di depan sidang. Hukum itu pembuktiannya valid atau tidak, di sidang,” tegas JPU.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait