Dugaan Rasuah Hotel Kuansing, Mantan Bupati Kuansing Sukarmis Diperiksa 2 Hari Berturut Turut

  • Whatsapp
Sukarmis

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU- Selama dua hari berturut-turut yakni Kamis (13/8) hingga Jumat (14/8), Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Sukarmis, diperiksa oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing.

Bupati dua periode itu dimintai keterangan terkait dugaan korupsi kembang ruang pertemuan Hotel Kuansing yang hingga kini belum beroperasi.

Adapun dana yang digelontorkan untuk pembangunan tersebut senilai Rp. 12,5 Miliar pada tahun pengerjaan 2015.

Kejari Kuansing Hadiman menyebut bawah Sukarmis diperiksa sebagai saksi. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Hadiman, Sabtu (15/8).

Politisi Golkar itu diperiksa atas jabatannya sebagai Kepala Daerah di Negeri Jalur tersebut. “Pemeriksaan terkait jabatannya saat itu (Bupati, red),” sambung Hadiman lagi.

Dalam dugaan rasuah itu, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak puluhan orang. Selain Sukarmis, jaksa penyidik juga sudah memeriksa mantan Wakil Bupati Kuansing, Zulkifli dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing, Muharman.

“Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 20 orang. Itu termasuk mantan Wakil Bupati (Zulkifli), dan mantan Sekda (Muharman),” sebutnya.

Disamping pemeriksaan saksi, pihaknya saat ini bersama auditor tengah melakukan penghitungan kerugian negara (PKN) dalam perkara tersebut.

“Sedang proses (PKN). Auditor dari Akuntan Negara. Itu dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Diketahui, pembangunan fisik Hotel Kuansing dilakukan pada tahun 2014 soleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kuansing.

Kemudian di tahun 2015, dilakukan pembangunan ruang pertemuan hotel (pengadaan meubelair). Kegiatan itu dilakukan melalui pihak ketiga yakni PT BP dengan pagu kontrak Rp12,5 miliar lebih.

Dalam pekerjaannya, rekanan menyerahkan jaminan pelaksanaan Rp629 juta lebih. Hingga akhir tahun 2015, pekerjaan pengadaan meubelair hotel tidak mampu diselesaikan rekanan. Rekanan hanya mampu menyelesaikan 44,5 persen. Karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas CKTR membayarkan sesuai volume pekerjaan yakni sebesar Rp5,2 miliar lebih.

Dengan kondisi lapangan seperti itu, seharusnya kontrak diputus. Namun justru hingga hari ini, tidak ada pemutusan kontrak pekerjaan. Kejanggalan lain, sampai hari ini pun tidak pernah serah terima pekerjaan sehingga pekerjaan yang dibayarkan Rp5,2 miliar lebih itu tidak jelas hasilnya.

Comments

Pos terkait