Disaksikan Wakajati, Program Jaga Desa Hadir di Rokan Hilir

  • Whatsapp
Bupati Rohil Suyatno dan Kajari Gaos Wicaksono menandatangani nota kesepakatan Program Jaga Desa.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, BAGANSIAPIAPI – Program Jaga Desa yang diinisiasi Kejaksaan, kini hadir di Kabupaten Rokan Hilir. Penandatangan nota kesepakatan antara pemerintah daerah setempat dengan Korps Adhyaksa telah dilakukan pada Selasa (11/8).

Kegiatan itu berlangsung di Gedung Datuk Batu Hampar (Mess Pemda) Jalan Perwira Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko, Rohil.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Program Jaga Desa itu dilakukan Bupati Rokan Hilir Suyatno, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil, Gaos Wicaksono. Kegiatan itu turut disaksikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Riau, Daru Tri Sadono, dan Asisten Intelijen Raharjo Budi Kisnanto.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohil Gaos Wicaksono mengatakan bahwa Program Jaga Desa merupakan program unggulan dari Kejaksaan. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo, bahwa pembangunan di negara Indonesia dimulai dari desa.

“Oleh karena itu, diharapkan seluruh kepala desa di Rokan Hilir untuk selalu berkoordinasi dengan kita,” ujar mantan Koordinator pada Kejati Riau itu.

Di tempat yang sama, Bupati Suyatno menyampaikan, pihaknya tidak menyangka Wakajati Riau dan rombongan bisa hadir ke Negeri Seribu Kubah itu. Pihaknya sangat senang dan mengucapkan terima kasih.

“Kami sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang telah hadir di Kota Bagansiapiapi ini,” sebut Suyatno.

Selanjutnya, menyampaikan sambutannya. Wakajati Riau menjelaskan makna dari ruang lingkup Program Jaga Desa.

“Ruang lingkupnya adalah melakukan pengamanan penyaluran dana desa, melakukan bimbingan teknis penyusunan SPj, melakukan pengamanan dan pembahasan terkait SPj, dan melakukan pengamanan proyek pembangunan strategis. Inilah poin penting dari MoU ini,” kata Wakajati.

Terkait hal itu, Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto kemudian memaparkan lebih detail terkait program tersebut. Dikatakan dia, Program Jaga Desa ini bukan hanya untuk anggaran dana desa, juga mencakup pengawasan pengedaran barang impor, pengawasan media komunikasi, pengawasan aliran jepercayaan dan aliran keagamaan, serta organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

“Dalam hal ini diperlukan kerja sama semua instansi, baik Kejaksaan, Camat dan Kepala Desa demi menjaga Program Jaga Desa ini,” beber mantan Kajari Kabupaten Semarang itu.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait