Sempat Tak Kooperatif, Tersangka Korupsi di Disdik Riau Malah Jadi Tahanan Kota

  • Whatsapp
Dua tersangka dugaan korupsi di Disdik Riau saat ditahan dan dijebloskan ke Rutan Pekanbaru.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Sempat ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Pekanbaru karena dinilai tidak kooperatif, kini dua tersangka dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau mendapat keistimewaan dengan menyandang status tahanan kota. Keduanya telah dikeluarkan dari rutan sejak Jumat (7/8) kemarin.

Dua tersangka itu adalah Hafes Timtim dan Rahmad Dhanil. Untuk sementara, keduanya dianggap bertanggung jawab dalam penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan pada 2018 silam senilai Rp23,5 miliar.

“Hafes Timtim dan Rahmad Dhanil Jumat malam kemarin, sudah kita alihkan tahanannya dari tahan rutan ke tahanan kota,” ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (10/8).

Hafes dalam kegiatan itu merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara Rahmad Dhanil adalah Direktur PT Airmas Jaya Mesin (Ayoklik.com) Cabang Riau. Keduanya sempat dijebloskan di rutan pada Senin (20/7) lalu.

Dalam proses penyidikan, keduanya telah beberapa kali diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka. Belakangan, keduanya dikeluarkan dari rutan dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana disampaikan Aspidsus.

“Alasan pengalihan, ada permohonan yang bersangkutan yang ditujukan kepada tim penyidik. Permohonan itu dengan alasan, tidak akan melarikan diri, mengulangi pidana, dan menghilangkan barang bukti. Permohonan itu didukung dan dijamin oleh pengacaranya dan dijamin oleh istri mereka masing-masing,” beber mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Jawa Timur (Jatim) itu.

“Tim penyidik mengkaji, menilai. Karena ini adalah proses, harapan kita memang apa yang dijamin itu, dilaksanakan,” sambungnya.

Mengingat saat ini kondisi di Indonesia termasuk di Pekanbaru masih dalam pandemi Covid-19, itu juga menjadi alasannya dikabulkannya permohonan pengalihan status penahanan.

“Dengan alasan, karena masih Covid-19 ini, lebih baik ditahan kota saja,” lanjut dia.

Saat disinggung soal jaminan uang dalam pengalihan penahanan itu, Hilman membantahnya. “Dia tidak ada jaminan uang. Jadi jaminan orang. Jadi di dalam KUHAP itu sebenarnya diatur soal penangguhannya, dijamin uang atau barang. Bisa juga kedua-duanya,” sebutnya.

Sebelumnya kedua tersangka dijebloskan ke tahanan karena dinilai tidak kooperatif. Mereka sempat beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Apakah hal itu tidak menjadi pertimbangan penyidik untuk tidak mengabulkan permohonan pengalihan status penahanan para tersangka, ini jawaban Hilman.

“Ini kan manusiawi sifatnya. Awalnya kemarin tidak kooperatif, ada beberapa kita panggil, tidak datang. Tapi saat itu kan statusnya masih saksi. Lalu kita tingkatkan jadi tersangka, untuk mempermudah proses penyidikan. Tidak ada kata-kata takut melarikan diri, tidak,” kata Hilman.

“Kita juga yakin, dia orang sini. Untuk mempermudah proses penyidikan, kita tahan pada saat itu. Cuma dalam proses, penyidik setelah ada surat permohonan, mereka mendapatkan itu,” ungkapnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Hilman memaparkan perkembangan proses penyidikan perkara tersebut. Kata dia, pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk melengkapi berkas perkara keduanya.

“Masih pemeriksaan saksi-saksi. PKN (perhitungan kerugian negara,reg) masih proses. Fix-nya belum, kami koordinasi terus dengan auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,red),” pungkas Aspidsus Kejati Riau, Hilman Azasi.

Sebelumnya, Kepala Kejati (Kajati) Riau Mia Amiati pernah memaparkan peran para tersangka dalam perkara tersehut. Menurut dia, Hafes Timtim selalu PPK tidak melakukan survei harga pasar dalam kegiatan pengadaan tersebut, mesti pelaksanaanya menggunakan e-Calatog. Hafes yang saat itu menjabat Kepala Bidang (Kabid) SMA, disinyalir menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan pesanan broker, melakukan pengadaan dengan bersekongkol dengan pihak ketiga, serta menerima gratifikasi dan fasilitas dari pihak ketiga.

“Untuk tersangka RD, perbuatannya bersekongkol menentukan spesifikasi barang dengan tersangka HT,” beber mantan Wakajati Riau itu.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Untuk diketahui, kegiatan itu dikerjakan pada tahun 2018 lalu oleh Disdik Riau. Adapun dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau senilai Rp23,5 miliar.

Selain kegiatan tersebut, Korps Adhyaksa juga tengah mengusut dua kegiatan lainnya di Disdik Riau. Adapun kegiatan dimaksud adalah pengadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Atas (SMA), dan di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pengusutan dugaan penyimpangan terhadap dua kegiatan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

 

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait