Muhammad, Bupati Bengkalis Nonaktif Diringkus di Jambi

  • Whatsapp
Muhammad saat diamankan oleh tim Reskrimsus Polda Riau

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU (HR)-Usai sudah pelarian Muhammad. Bupati Bengkalis nonaktif yang menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil) pada 2013 silam itu, diringkus pada Jumat (7/8) kemarin.

Muhammad merupakan tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan pipa transmisi di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Dalam perjalanan perkaranya, Muhammad pernah mengajukan permohonan praperadilan terkait status tersangka yang disandangnya, namun ditolak oleh hakim pengadilan.

Permohonan itu diajukannya saat dirinya berstatus buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan hakim menolak upaya hukum yang dimohonkannya itu.

Status buron disandangnya berdasarkan surat nomor : DPO/10/2020/Reskrimsus yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi. Surat itu diterbitkan pada Senin (2/3) lalu.

Penyidik terpaksa menerbitkan penetapan DPO itu karena Muhammad tidak kooperatif, karena sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik yang ingin memeriksanya sebagai tersangka. Diantaranya pada Kamis (6/2), Senin (10/2), dan terakhir pada Selasa (25/2).

Sejak saat itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu lari dan bersembunyi. Dia juga berpindah-pindah tempat, dari Pekanbaru ke Jakarta.

Setelah terendus berada di Jakarta, yang bersangkutan pindah ke Bandung, dan Yogyakarta, berganti tempat dari hotel ke hotel, hingga akhirnya ke Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

“Buronan (Muhammad,red) kita tahan sejak Jumat lalu di Mapolda Riau,” ujar Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus), Kombes Pol Andri Sudarmadi, Senin (10/8).

Dikatakan Kombes Andri, sebelum dijebloskan ke sel tahanan, Muhammad menjalani pemeriksaan kesehatan. Termasuk, rapid test guna pencegahan virus corona. Setelah dipastikan nonreaktif, barulah Muhammad dijebloskan ke tahanan.

“Sebelum penahanan, kita lakukan pemeriksaan rapid test utk memastikan yang bersangkutan tidak dalam status reaktif Covid-19,” inbuh Kombes Andri.

Penahanan terhadap tersangka Muhamad ini menjadi jawaban atas komitmen Polda Riau dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Pemberantasan korupsi itu harus dicabut seakar-akarnya, sehingga tidak muncul kembali di masa yang akan datang” pernyataan Kapolda beberapa waktu yang lalu dalam sebuah diskusi.

Polda Riau mendeteksi adanya pola unik korupsi di Riau berupa keterlibatan swasta, bukan penyelenggara negara atau PNS, sebagai pengendali korupsi. Perlu pendekatan khusus dalam menghadapi kejahatan yg menyedot darah rakyat itu, salah satunya dengan ketegasan.

Dari informasi yang dihimpun, saat proyek pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Inhil berlangsung, Muhammad diketahui menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau.

Proyek itu dikerjakan pada tahun 2013 dengan menghabiskan dana sebesar Rp 3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.

Ternyata selain Muhammad, Harris Anggara sebelumnya pernah juga menyandang status buron. Pria yang memiliki nama lain Liong Tjai itu juga merupakan tersangka dalam perkara itu.

Ketika hendak dilakukan penahanan,
Direktur Utama (Dirut) PT Cipta Karya Bangun Nusa (CKBN) memilih kabur. Penyidik pun telah melakukan pencarian ke Medan, Sumatra Utara (Sumut), namun tidak membuahkan hasil, sehingga ditetapkan sebagai buronan.

Kondisi itu, dimanfaatkan Harris untuk mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Hasilnya, pengadilan menerima permohonan Harris, dan mencabut status tersangkanya. Hingga kini, tidak diketahui kelanjutan proses penyidikan perkara tersebut.

Penulis: Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait