Tersangka Dugaan Korupsi di Setdakab Kuansing Belum Kembalikan Kerugian Negara

  • Whatsapp
Kejari Kuansing melakukan penahanan terhadap para tersangka dugaan korupsi di Setdakab Kuansing.(indragirione.com)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Nama Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mursini dan Wakil Bupati Halim dikabarkan tertera dalam surat tanda setoran (STS) terkait temuan pada sejumlah kegiatan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Tahun Anggaran (TA) 2017. Itu diyakini bukan uang pengganti kerugian keuangan negara sebagaimana yang tengah diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Mia Amiati, dirinya telah mendapatkan laporan dari Kepala Kejari (Kajari) Kuansing Hadiman, terkait kebenaran pemberitaan di sejumlah media online di Provinsi Riau. Dalam berita itu disebutkan jika terdapat nama Mursini-Halim dalam kapasitasnya sebagai Bupati dan Wabup Kuansing dalam STS.

Dalam laporan yang diterima Kajati, Hadiman menyampaikan jika pihaknya tidak pernah menyebut nama Bupati dan Wabup Kuansing dalam STS. Hal itu telah disampaikan Kajari pada konferensi pers pada 20 Juli 2020 lalu.

“Dan ada salah satu media pada saat itu menanyakan tentang hal tersebut, kami langsung menjawab, bahwa pertanyaan tersebut, sudah masuk dalam pokok materi perkara yang akan dibuka dalam persidangan nantinya,” ujar Kajati Mia Amiati meneruskan pesan singkat aplikasi perpesanan WhatsApp dari Kajari Kuansing Hadiman, Rabu (29/7).

Tidak adanya pengembalian kerugian negara dalam perkara itu pernah ditegaskan Kajari Hadiman saat konferensi pers tersebut. Sejak perkara itu diusut Korps Adhyaksa, para pihak terkait maupun para tersangka belum memiliki niat baik untuk memulihkan keuangan negara.

“Belum ada penambahan pengembalian kerugian negara,” kata Hadiman saat itu.

Terkait perkembangan penanganan perkara, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kuansing, Roni Saputra menyatakan saat ini pihaknya masih berupaya menyempurnakan surat dakwaan. Itu dilakukan setelah adanya tahap II atau penyerahan para tersangka dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Berkas perkara, Insya Allah dalam minggu depan kita limpah ke pengadilan. Sekarang masih penyempurnaan (surat dakwaan),” singkat Roni.

Diketahui, ada 6 kegiatan di Setdakab Kuansing yang diusut terkait anggaran belanja barang dan jasa. Kegiatan itu bersumber dari APBD kabupaten tersebut tahun anggaran 2017 senilai Rp13.300.600.000.

Adapun 6 kegiatan yang dimaksud, yaitu kegiatan dialog atau audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan atau anggota organisasi sosial dan masyarakat. Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara atau departemen atau lembaga pemerintah non departemen atau luar negeri.

Lalu, kegiatan rapat koordinasi unsur muspida. Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah. Dan kegiatan kunjungan kerja atau inspeksi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dan kegiatan terakhir adalah kegiatan penyediaan makanan dan minuman (rutin) ada Setdakab Kuansing tahun anggaran 2017.

Terkait hal itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada medio Juli 2018. Dimana dinyatakan ada temuan yang harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 hari setelah diterbitkannya LHP tersebut.

Dalam jangka waktu diketahui adanya tindak lanjut dari pihak terkait dengan menyetorkan uang senilai Rp2,9 miliar lebih. Ini lah dibuktikan dengan adanya STS.

Dalam perkara ini, Korps Adhyaksa telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Muharlius. Dalam enam kegiatan itu, Murhalius bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Empat tersangka lainnya, adalah bawahannya Murhalius di Setdakab Kuansing. Mereka adalah M Saleh yang merupakan Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Kuansing kala itu, sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada 6 kegiatan itu.

Lalu, Verdy Ananta selaku Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing enam kegiatan itu, Hetty Herlina yang merupakan mantan Kasubbag Kepegawaian Setdakab Kuansing dan selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), dan Yuhendrizal selaku Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing dan PPTK terhadap kegiatan makanan dan minuman (rutin) pada Setdakab Kuansing tahun 2017.

Lima orang tersangka diduga menyalahgunakan uang tersebut bukan peruntukkannya sesuai dengan DPA dan DPPA, yaitu sebesar Rp13.300.600.000. Yang mana realisasi penggunaan anggaran dari enam kegiatan tersebut sebesar Rp13.209.590.102.

Bahwa anggaran riil yang telah dikeluarkan sebesar Rp2.449.359.263 dan pajak sebesar Rp357.930.313. Jadi, terdapat selisih bayar atau kerugian negara sebesar Rp10.462.264.516.

Nilai kerugian negara itu didapat berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan ahli penghitung kerugian uang negara dalam kasus ini. Dari nilai itu, Rp2.951.225.910 sudah ditindaklanjuti. Sehingga kerugian negara yang belum dibayarkan sebesar Rp7.451.038.606.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 3, jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait