KPK Bakal Dalami Keterlibatan Kaderismanto dan Lainnya dalam Dugaan Gratifikasi di Bengkalis

  • Whatsapp
Salah satu persidangan terdakwa Amril Mukminin di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.(Dodi Ferdian)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Sejumlah pihak di Kabupaten Bengkalis diyakini belum bisa tidur nyenyak. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisa fakta persidangan dugaan korupsi gratifikasi atau suap dengan terdakwa Amril Mukminin.

Sejumlah nama disebut-sebut terlibat dan menikmati uang, baik berupa uang ‘ketok palu’ dari pengesahan RAPBD Bengkalis Tahun Anggaran (TA) 2013, maupun commitment fee dari PT Citra Gading Astritama (CGA) selaku rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning, Bengkalis.

Setidaknya hal itu terungkap pada lima kali persidangan yang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Di antaranya, Ketua DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet saat ini menjabat anggota DPRD Bengkalis. Lalu, Abdul Kadir dan Kaderismanto yang saat ini masih menjadi anggota DPRD Bengkalis.

Selanjutnya ada nama Jamal Abdillah dan Heru Wahyudi. Keduanya pernah menjabat Ketua DPRD di Negeri Sri Junjungan. Ada juga nama Firzal Fudhoil dan Abdurrahman Atan yang juga merupakan mantan anggota DPRD Bengkalis.

Di luar nama-nama yang disebutkan di atas, ada juga beberapa pejabat di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bengkalis yang mengaku menerima fee dari PT CGA terkait proyek yang bermasalah itu. Seperti, Pelaksana Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis, Tajul Mudarris yang pernah menjabat Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bengkalis.

Selanjutnya ada nama Ardiansyah. Dia merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek tersebut. Kini Ardiansyah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkalis.

Tidak sampai di situ, dalam suatu kesempatan dalam sidang pembuktian, Tajul pernah bersaksi bahwa dirinya menerima uang dari seorang kontraktor bernama Ruby Handoko alias Akok. Kini, Akok merupakan Ketua Komisi II DPRD Bengkalis.

Terkait hal itu, Feby Dwi Andospendy mengatakan pihaknya akan mempelajari dan menganalisa fakta pembuktian di persidangan itu. “Nanti dipelajari dan dianalisa oleh tim (KPK) di Jakarta. Kita kan selalu laporkan ke tim setiap persidangan,” ujar salah seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK yang menangani perkara itu. Pernyataan itu disampaikannya belum lama ini.

Dia menyebut, tak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam perkara itu, menyusul Amril Mukminin yang telah dibui. Dirinya memberi contoh saat menangani perkara yang melibatkan Zumi Zola saat menjabat Gubernur Jambi.

“Seperti apa perkembangannya nanti, tunggu selesai dulu. Ini kan pembuktian (sidang) masih berjalan. Jadi saya belum bisa menjawab terkait tindak lanjutnya,” tutur Feby.

“Namun saya memberi contoh seperti kasus Gubernur Jambi (Zumi Zola,red). Setelah itu kan ada perkembangannya. Sekda (Sekretaris Daerah,red) dan orang DPRD-nya kan menjadi tersangka baru,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Jaksa Feby menyebut pihaknya menargetkan akan ada 4 kali persidangan lagi ke depannya. Itu dalam rangka pembuktian dakwaan terhadap Bupati Bengkalis nonaktif, Amril Mukminin.

“Menurut hemat kami, sidang pembuktian untuk dakwaan pertama tinggal sekali lagi. Ini yang gratifikasi PT CGA ke terdakwa (Amril Mukminin,red) terkait proyek Jalan Duri-Sei Pakning,” kata dia.

“Untuk dakwaan kedua, mungkin cuma 3 kali sidang pembuktian. Ini yang gratifikasi dari pengusaha sawit itu,” tandasnya.

 

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait