Mantan Kabid SMA dan Seorang Pihak Swasta Dibui dalam Perkara Korupsi di Disdik Riau

  • Whatsapp
Kejati Riau melakukan penahanan terhadap dua tersangka dugaan korupsi pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) Informasi Teknologi dan Multimedia untuk jenjang SMA di Disdik Riau.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau akhirnya menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) Informasi Teknologi dan Multimedia untuk jenjang SMA di Dinas Pendidikan (Disdik) Riau. Bahkan keduanya langsung dilakukan penahanan.

Dua tersangka itu adalah HT dan RD. Untuk sementara, keduanya dianggap bertanggung jawab dalam penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan pada 2018 silam, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara.

Kepala Kejati (Kajati) Riau, Mia Amiati langsung menyampaikan perihal penetapan tersangka itu. Dikatakan dia, penetapan itu dilakukan setelah penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) melakukan serangkaian proses penyidikan dan gelar perkara.

“Kami sudah tetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan media pembejaran perangkat keras di Disdik Riau. Mereka berinisial HT dan RD,” ujar Kajati Mia Amiati, Senin (20/7).

HT dalam kegiatan itu merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara RD adalah Direktur PT AJMCabang Riau.

Kajati kemudian memaparkan peran masing-masing tersangka dalam perkara rasuah tersebut. Menurut dia, HT selalu PPK tidak melakukan survei harga pasar dalam kegiatan pengadaan tersebut, mesti pelaksanaanya menggunakan e-Calatog. HT yang saat itu menjabat Kepala Bidang (Kabid) SMA, disinyalir menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan pesanan broker, melakukan pengadaan dengan bersekongkol dengan pihak ketiga, serta menerima gratifikasi dan fasilitas dari pihak ketiga.

“Untuk tersangka RD, perbuatannya bersekongkol menentukan spesifikasi barang dengan tersangka HT,” beber mantan Wakajati Riau itu.

Ditambahkan Hilman Azazi, setelah penetapan tersangka ini, pihaknya langsung melakukan proses penahanan. Keduanya dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Pekanbaru untuk 20 hari ke depan.

“Sore ini (kemarin, red) kami sudah melakukan penahanan terhadap HT dan RD. Meraka akan ditahan selama 20 hari ke depan dalam tahap penyidikan,” tegas mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Jawa Timur (Jatim) itu.

Diyakini, penahanan itu untuk mempermudah proses penyidikan yang masih berjalan. Para tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

Dalam proses penyidikan perkara ini, kata Hilman, pihaknya telah periksa 15 orang saksi. Seperti, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Rudyanto. Saat kegiatan itu dilaksanakan, Rudyanto menjabat Kepala Disdik Riau.

Lalu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau Indra Agus yang pernah menjabat Pelaksana Harian (Plh) Kadis Pendidikan Riau. Berikutnya, mantan Kepala Biro (Karo) Pembangunan dan Ekonomi Setdaprov Riau, dan Agussalim, Kepala Bagian (Kabag) ULP pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Setdaprov Riau.

“Saat ini, kami juga mendalami adanya aliran dari pihak lain untuk memuluskan kegiatan ini. Itu masih kami gali lagi,” pungkas Hilman Azazi.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Terpisah, HT dan RD saat dimintai tanggapan terkait penetapan tersangka dan penahanannya, memilih tutup mulut. Begitu juga saat ditanyakan terkait aliran dana yang mengalir ke pihak lainnya, keduanya tetap memilih bungkam.

Kedua tersangka yang mengenakan rompi tahanan Kejati Riau terus berjalan, tanpa mengindahkan pertanyaan awak media yang telah menunggunya. Keduanya lantas memasuki mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan Pekanbaru.

Untuk diketahui, kegiatan itu dikerjakan pada tahun 2018 lalu oleh Disdik Riau. Adapun dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau senilai Rp23,5 miliar.

Selain kegiatan tersebut, Korps Adhyaksa juga tengah mengusut dua kegiatan lainnya di Disdik Riau. Adapun kegiatan dimaksud adalah pengadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Atas (SMA), dan di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pengusutan dugaan penyimpangan terhadap dua kegiatan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait