Kejaksaan Tetapkan Dua Tersangka untuk Dua Perkara Korupsi di Pelalawan

  • Whatsapp
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pelalawan, Andre Antonius.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PANGKALAN KERINCI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan menetapkan dua orang tersangka untuk dua perkara dugaan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Korps Adhyaksa terus melengkapi berkas perkara kedua pesakitan tersebut.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik pada Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pelalawan melakukan gelar perkara pada Kamis (9/7) kemarin.

Tersangka pertama adalah MY dalam perkara dugaan rasuah kegiatan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Dalam kegiatan itu, MY adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Penetapan tersangka dilakukan setelah kita (penyidik,red) menerima perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Pelalawan Nophy Tennophero Suoth melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Andre Antonius, Jumat (10/7).

Tersangka MY, kata Andre, diduga melakukan penggelembungan harga dan penggunaan bukti pertanggungjawaban yang tidak benar. Hal itu, lanjutnya, menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Berdasarkan hasil perhitungan auditor, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp2 miliar,” sebut mantan Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) itu.

Untuk tersangka kedua adalah Hu. Dia disangkakan melakukan tindak pidana korupsi pada penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sungai Upih, Kecamatan Kuala Kampar, Pelalawan Tahun Anggaran (TA) 2018. Di mana pada tahun itu, banyak kegiatan yang tidak selesai, dan tidak terlaksana.

“Saat itu tersangka menjabat Kepala Desa Sungai Upih,” beber Andre Antonius, seraya mengatakan telah timbul kerugian negara kurang lebih Rp900 juta akibat perbuatan tersangka.

Baik MY maupun Hu, dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Saat ini, kita tengah menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi untuk melengkapi berkas para tersangka,” pungkas Kasi Pidsus Kejari Pelalawan, Andre Antonius.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait