Rieke Diah Pitaloka ‘Didepak’ PDIP

Ilustrasi

HALUANRIAU.CO – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR mencopot Rieke Diah Pitaloka dari kursi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Rieke juga merupakan ketua panitia kerja Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Diduga, pencopotan masih terkait posisinya di Panja RUU HIP.

Kabar pencopotan Rieke dari posisi wakil ketua Baleg dibenarkan anggota Baleg dari PDIP Hendrawan Supratikno. “Betul, saya dapat informasi itu dari Baleg,” kata Hendrawan saat dikonfirmasi, Rabu (8/7).

Bacaan Lainnya

Namun, ia mengaku tak mengetahui alasan pencopotan Rieke dari posisi pimpinan Baleg. Posisi tersebut nantinya akan diisi Muhammad Nurdin yang saat ini merupakan anggota Komisi III DPR. “Ya betul, tinggal penetapannya di Baleg,” ujar Hendrawan.

Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto belum dapat dihubungi terkait pencopotan Rieke. Terkait pencopotannya dari posisi wakil ketua Baleg, Rieke sendiri juga belum memberikan respons.

Namun, surat penggantian posisi wakil ketua Baleg atas nama Rieke Diah Pitaloka menjadi Muhammad Nurdin dari Fraksi PDIP telah diterima pimpinan Baleg. “Ya, infonya tembusan surat sudah diterima Sekretariat Baleg,” kata Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi saat dikonfirmasi Republika, Rabu (8/7).

Pria yang kerap disapa Awiek itu mengaku belum melihat secara perinci surat penggantian Rieke. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, ia membenarkan bahwa posisi Rieke diganti oleh M Nurdin. “Informasinya begitu dan itu merupakan hak PDIP. Pak Nurdin periode lalu juga di Baleg,” kata Politikus PPP itu.

PDIP disebut sebagai pengusul awal RUU HIP. Berdasarkan risalah rapat di DPR RI, rapat RUU HIP sudah dilakukan sejak 11 Februari 2020 dengan menggelar rapat dengar pendapat. Rapat selanjutnya dilakukan pada 12 Februari 2020.

Kemudian, pada 8 April dilakukan rapat Panitia Kerja Badan Legislasi RUU HIP yang diketuai Rieke Diah Pitaloka. Rapat itu mulai membahas draf RUU dan mengusulkan tim ahli menyempurnakan draf tersebut.

Rapat-rapat panja pada 13 April dan 20 April kemudian dilakukan secara tertutup. Sementara, rapat pengambilan keputusan penyusunan RUU HIP dilakukan pada 22 April. Akhirnya, DPR mengesahkan RUU HIP sebagai RUU usulan DPR melalui rapar paripurna pada Selasa, 12 Mei 2020. Rapat pengambilan keputusan soal RUU HIP dalam sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani.

Pada perjalanannya, RUU ini mendapat penolakan dari berbagai pihak. Bahkan, Ketua Panja RUU HIP Rieke Diah Pitaloka dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait RUU HIP ini.

Saat itu, Wakil Ketua MPR yang juga politikus PDIP Ahmad Basarah menegaskan, setiap anggota DPR punya hak untuk mengusulkan RUU. Basarah mengatakan, hal tersebut juga diatur di dalam undang-undang.

“Yang berhak mengusulkan RUU itu siapa, ya? Hak mengusulkan RUU kan hak anggota DPR yang dijamin oleh UU MD3 kita, dan juga oleh konstitusi kita. Dan, setiap anggota DPR punya hak imunitas untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen,” ujar Basarah saat berkunjung ke kantor PBNU di Jakarta.(*)

Sumber: Republika

Comments

Pos terkait