Masyarakat Pertanyakan Potongan Bansos Dampak Covid-19, Dibantu 300 Dapat 250 ?

Ilustrasi Bansos

HALUANRIAU.CO – Gubernur Riau, Syamsuar pada 19 Mei 2020  mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor: kpts.848/V/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanganan dampak sosial dari COVID-19 yang bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Pada surat keputusan tersebut, Kota Pekanbaru mendapat kucuran dana dari Pemprov Riau sebesar Rp 26.695.800.000 untuk 29.662 Kepala Keluarga. Masing-masing Kepala Keluarga mendapat Rp 300.000 setiap bulan selama 3 bulan. Penyelesaian penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru.

Bacaan Lainnya

”Ada 6.223 KK yang dibagikan lewat BPR Pekanbaru. Kita targetkan paling lama Kamis 25 Juni 2020 nanti,” kata Rinaldi, Senin (29/6).

Namun, beredar berita yang menyebutkan masyarakat mempertanyakan bantuan Pemprov Riau. Pasalnya bansos yang harusnya didapat sebesar Rp 300.000 tapi masyarakat hanya menerima Rp 250.000 saja.

Menurut anggota DPRD Kota Pekanbaru bantuan tersebut harusnya tidak terjadi pemotongan. Walaupun itu biaya administrasi atau pun berbentuk tabungan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan, Himpunan Bank Negara (Himbara) juga memudahkan proses pembuatan rekening bagi penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Dana Desa.

“Himpunan Bank Negara, misal BRI itu sudah siap menyatakan membantu percepatan pembukaan rekening tanpa harus ada biaya dan juga tidak ada bunga. Itu kemudahan diberikan Himbara ketika mau menghendaki pencairan dalam bentuk cashless,” ujarnya.

Syaratnya cukup mudah, yakni hanya dengan memberikan fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) si penerima melalui kepala desa. Nantinya, kepala desa yang akan melaporkan kepada bank yang ditunjuk untuk proses pembuatan buku rekening.

“Misalnya si penerima belum punya rekening, tinggal serahin KTP yang sudah diputuskan oleh kepala desa kepada bank. Bank bikinkan rekening, duit langsung masuk, selesai. Dia terima dalam bentuk rekening. Ini keamanan terjamin, protokol kesehatan juga aman,” katanya.

Menurut penuturan seorang penerima bantuan khusus dari Pemprov Riau pemotongan tersebut dikarenakan pembukaan buku rekening serta persiapan pemotongan administrasi lainnya ke depan.

“Saya berpikiran, jika besok tidak menabung lagi, maka akan ada biaya administrasi yang dapat dipotong dari rekening. Misalnya Rp 10.000,” katanya.

Terlepas dari persoalan biaya administrasi perbankan yang diterapkan oleh sebuah bank, pemotongan dana bantuan di saat bencana mestinya menjadi suatu hal yang tidak dilakukan. (*)

Sumber: Rilis

Comments

Pos terkait