Bantah Data Kemenkumham Riau, Polisi Sebut Telah Ringkus 22 Napi Asimilasi

  • Whatsapp
Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Pihak Kepolisian di Riau telah meringkus 22 orang narapidana asimilasi yang kembali melakukan tidak kriminal. Warga binaan yang tak bertaubat itu kemudian diserahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk melanjutkan masa penahanan sebelumnya.

Demikian diungkapkan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Sabtu (27/6). Dikatakan Sunarto, puluhan napi asimilasi bermasalah itu tercatat hingga akhir pekan kemarin.

Dirincikan perwira menengah Polri yang akrab disapa Narto itu, para napi yang kembali ditangkap ini, melakukan sejumlah aksi kejahatan.

“Yang terlibat pencurian dengan kekerasan (curas) ada 3 orang, pencurian dengan pemberatan (curat) ada 11 orang, penggelapan 1 orang, dan curanmor (pencurian kendaraan bermotor,red) 5 orang,” ujar Narto.

Dilanjutkan Narto, ada juga 1 orang yang ditangkap karena melakukan perlawanan terhadap pejabat berwenang. Satu orang lainnya diringkus karena menyimpan dan menguasai senjata api tanpa izin.

Terhadap mereka, sebut Narto, diserahkan kembali ke lapas guna meneruskan masa tahanan sebelumnya. “Untuk perkara barunya tetap diproses oleh Polri,” tegas mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) itu.

Penangkapan napi asimilasi yang kekinian dilakukan Tim Opsnal dari Polsek Tampan. Napi itu berinisial MGP alias Gusti (21) yang baru keluar dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru pada 4 Juni 2020 lalu.

Dia kembali ditangkap dalam kasus yang sama, yaitu curanmor. Tak tanggung-tanggung, pasca keluar lapas, Gusti sudah berulang kali mencuri sepeda motor dan melakukan penggelapan.

Catatan pihak Kepolisian itu berbeda dengan rilis yang dikeluarkan Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau yang disampaikan pada Jumat (26/6) kemarin. Dalam pernyataannya, Kemenkumham Riau menyatakan hanya 16 orang napi asimilasi dan integritas yang kembali ditangkap.

“Mereka ditangkap kembali karena telah melakukan pelanggaran, dan ada juga yang melakukan tindak pidana,” ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Riau, Maulidi Hilal.

Diketahui, pemerintah pusat telah menerbitkan program asimilasi dan integrasi. Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

Aturan itu terkait tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait