Politik Kotor di Pilkada, Bawaslu Temukan Dugaan Politisasi Bansos di 23 Kota/Kabupaten

  • Whatsapp
Ilustrasi Pilkada Serentak

HALUANRIAU.CO,JAKARTA -Politik kotor kian mewarnai  Pilkada Serentak 2020.  Dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 oleh kepala daerah calon petahana di 23 kabupaten/kota,  kini menjadi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja menyatakan hal itu dalam webinar yang diselenggarakan Indopolling Network bertajuk ‘Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemik, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020.’

Bacaan Lainnya

“Hampir ini terjadi di sembilan provinsi, di 23 kabupaten/kota,” ucap Bagja.

Menurut Bagja, modus politisasi bansos tersebut berupa penempelan gambar calon petahana dalam bansos yang disalurkan untuk warga terdampak Covid-19.

“Modusnya penempelan gambar petahana dalam bantuan pemerintah daerah terhadap korban pandemi Covid-19,” kata Bagja, Jumat malam (5/6/2020).

Hal menarik, lanjut Bagja, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah di bawahnya, khususnya petahana, agar tidak melakukan politisasi bansos.

“Kami hargai sebagai sebuah upaya bersama mengurangi politisasi bansos. Ada surat edaran dari Gubernur Lampung dan Jateng,” tuturnya seperi dikutip okezone.

Bagja berharap kontestasi Pilkada tidak diwarnai oleh politisasi bansos. Jika pun masih terjadi, ia memastikan Bawaslu akan menindaknya.

Sumber: Okezone.com

Comments

Pos terkait