Mahasiswa Mulai Bergerak, Desak KPK Bongkar Dugaan Korupsi Rp5,6 Triliun Proyek Kartu Prakerja

  • Whatsapp

HALUANRIAU.CO,JAKARTA-Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kompak) menggelar aksi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan korupsi dan mengawal proyek Kartu Prakerja. Proyek Kartu Prakerja yang anggarannya Rp5,6 triliun hanya untuk membeli materi video pelatihan.

Sekarang, masyarakat butuh makan di tengah pandemi ini, bukan tutorial video.

“KPK segera usut dan kawal Kartu Prakerja Rp5,6 triliun. KPK segera periksa Airlanga Hartarto, Sri Mulyani, Belva Devara, Pandu Syahrir dan provider lainnya,” kata Korlap Aksi M Yusuf, Senin (18/5/2020).

Menutut mereka, kejanggalan Perpres kartu prakerja adala Payung hukum Kartu Prakerja ialah Perpres 36/2020, tidak mengacu pada UU 15/2019 jo UU 12/2011 pasal 30 berbunyi Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.

“Kami cek lagi Kepres No.12/2019, dari 28 rancangan Perpres tidak ada satu pun tentang kartu Prakerja,” ujar M Yusuf.

Selain itu, bagi mereka, video materi pelatihan kartu prakerja, kurang lebih sama dengan yang dapat diunduh gratis di Youtube. Sertifikat pelatihan dikeluarkan pihak platform seperti Ruangguru, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Materi pelatihan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, setiap peserta nantinya akan dapat manfaat Rp3.550.000 yang dikirimkan bertahap selama empat bulan. Tapi, manfaat tersebut bisa hangus bila dalam 30 hari peserta tidak menggunakan dana bantuan untuk melakukan pelatihan. Ini jadi permasalahan besar karena tidak ada pengawasan yang jelas dan juga tidak tahu apabila ada penyelewengan data yang masuk. (*)

Sumber : Haluan Media Group

Comments

Pos terkait